Proses penataan struktur organisasi perangkat daerah Kota Batam

EFRYADI, Prof.Dr. Miftah Thoha

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 telah menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah. Penataan organisasi perangkat daerah menarik dikaji karena melihat kondisi organisasi perangkat daerah yang berjalan selama ini masih belum mapan dalam penataannya dan sekarang sudah harus ditata kembali untuk disesuaikan dengan aturan yang baru. Pemerintah Daerah diberi tenggang waktu selama 2 (dua) tahun yaitu paling lambat tahun 2005 untuk dapat menyesuaikan dengan peraturan yang baru ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penataan struktur organisasi perangkat daerah Kota Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhui dalam proses penataan struktur organisasi perangkat daerah Kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dan interpretasi data ditemukan bahwa dalam proses penataan struktur organisasi perangkat daerah Kota Batam secara umum telah sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003, dengan pertimbangan kewenangan pemerintah yang dimiliki, karateristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur. Namun demikian dalam pembentukan organisasi perangkat daerah Kota Batam belum menggunakan kriteria penataan organisasi perangkat daerah yang didasarkan pada faktor umum dan faktor teknis. Berdasarkan kajian yang dilakukan, penulis merekomendasikan agar Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2003 perlu dikaji ulang karena masih terjadi adanya overlaping dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat daerah Kota Batam yang berimplikasi terhadap ketidakpastian dalam pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga perlu dilakukan penghitungan skoring yang meliputi faktor umum dan faktor teknis dalam pembentukan organisasi perangkat daerah Kota Batam. Dalam melakukan proses pengkajian penataan struktur organisasi perangkat daerah Kota Batam sebaiknya juga melibatkan Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun lembaga indenpenden lainnya agar dalam pendiagnosaan organisasi lebih bersifat obyektif sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih baik guna peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah Kota Batam secara keseluruhan

Implementation of the Government Regulation Number 8, 2003 about Guidance of the Area Equipment Organization as substitute of the Government Regulation Number 84, 2000 have required the Local Government to take ordering of the Area Equipment Organization. It was interested to investigate because looking at condition of the Area Equipment Organization which operate during the time was still not yet established in its arrangement and now must be rearranged to be adapted with new regulation. The Local Government was given a grace period during 2 (two) years, at the latest in 2005 to be able to adjust with the new regulation. The purpose of research was identifying the process of ordering structure of the Area Equipment Organization of Batam City based on the Government Regulation number 8, 2003 as well as to know the factors that have influence on process of ordering structure of the Area Equipment Organization of Batam City. The method used in this research was descriptive qualitative with data collection technique of observation, interview and documentation. In general, the result of research and data interpretation found that ordering structure process of the Area Equipment Organization of Batam City was according to what have been marked at the government regulation Number 8, 2003. It was considering government authority, characteristic, potency and the area requirement, monetary ability of the area and availability of apparatus resources. But on forming of the Area Equipment Organization of Batam City was not yet used an ordering criterion of the Area Equipment Organization which relied on area was general factor and technical factor. Based on the research, the writer recommend that Area Regulation of Batam City Number 4, 5 and 6, 2003 need to review again. Since there is still happened an overlapping on implementation of the task and function of the Area Equipment of Batam City that have implication to the uncertainty on giving service to the community. Beside that it was required also to take scoring which consist of the public and technical factor on forming the Area Equipment Organization of Batam City. To make structure ordering process on the Area Equipment organization of Batam City, it should better to involve the Institute or College and the Community Self-Supporting Institution or another independent institution to get more objective diagnose on organization which result in the better policy at improving organization performance of the Area Equipment Organization of the Batam City as a whole.

Kata Kunci : Aparat Pemerintah Daerah, Penataan Struktur Organisasi