Marine Conservation Implementation in Indonesia: Reflection of the United Nations High Seas Treaty

Marvel Alifio Zehaffa Aswari, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., M.A., LL.M.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

BBNJ Treaty atau High Seas Treaty bertujuan untuk memperluas yurisdiksi PBB hingga ke laut lepas, dengan tujuan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan di luar yurisdkisi nasional. Penilitian hukum ini mengkaji bagaimana konservasi laut di Indonesia akan diterapkan setelah terbentuknya perjanjian ini, dan potensi tantangan yang akan dihadapi Indonesia setelahnya. 

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menerapkan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, perundang-undangan nasional, pertimbangan kasus atau hukum kasus, dan studi literatur melalui pemanfaatan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Temuan tersebut mengimplikasikan bahwasanya Indonesia, dalam konteks konservasi laut, memiliki pola dan kecenderungan yang bersifat parallel sesuai dengan pemberlakuan BBNJ Treaty atau High Seas Treaty. Namun, terlepas dari keselarasan dan kepatuhannya, terdapat tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia. Salah satunya adalah sulitnya menerapkan atau mengimplementasikan ketentuan tertentu dalam BBNJ Treaty atau High Seas Treaty. Khususnya ketentuan mengenai peningkatan kapasitas dan transfer teknologi kelautan.

The BBNJ Treaty or the High Seas Treaty aims to extend the United Nations’ jurisdiction to the high seas, for the purpose of conservation and sustainable use of marine biodiversity beyond national jurisdiction. This legal research assesses on how marine conservation in Indonesia will be implemented upon the establishment of the United Nations High Seas Treaty, and the potential challenges that Indonesia shall face upon its ratification.

This legal research adopts the normative legal approach that assesses and reflects on treaties, customary international law, national laws, case laws, and literature studies through primary, secondary, and tertiary legal materials.

The findings implied that Indonesia, in terms of marine conservation, has a parallel pattern and in compliance with the enactment of the BBNJ Treaty or the High Seas Treaty. However, despite of its alignment and compliance, there are possible challenges that Indonesia might face. One of which is the difficulties to implement certain provisions under the BBNJ Treaty or the High Seas. Particularly, the provisions regarding the capacity-building and transfer of marine technologies.

Kata Kunci : Biodiversity Beyond National Jurisdiction, High Seas Treaty, Marine Conservation, Jurisdiction