Analisis kebijakan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam upaya meningkatkan pajak daerah :: Studi kasus pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan

MURTIOSO, Dr. Pratikno

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan keuangan daerah yang memadai, guna membiayai pembagunannya. Karena itu konstribusi PAD, khususnya kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah merupakan suatu yang sangat penting untuk dilihat, mengingat kebijakan merupakan faktor yang sangat berperan dalam upaya menggali PAD secara maksimal. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat beberapa kebijakan peningkatan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif kualitatif yang didukung oleh metode kuantitatif, dengan pendekatan studi kasus yang dibantu teknik wawancara, serta dijalankan lewat analisis terhadap data primer dan sekunder yang terdapat di Kantor Dispenda Kabupaten Barito Selatan, BPS Daerah, serta Bappeda. Hasil penelitian ini merumuskan bahwa, secara umum Peraturan Daerah atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penetapan jenis Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai serta dijalankan secara proporsional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagaimana digariskan oleh pemerintah pusat. Dan kebijakan pajak daerah sejak tahun 2000 sampai dengan 2003 menyebabkan proporsi penerimaan Pajak Daerah dan konstribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat fluktuatif. Karena adanya beberapa hal yang belum terlaksana sebagaimana seharusnya, khususnya menyangkut hal-hal berikut. Pertama, belum dijalankannya adminstrasi atas tunggakan-tunggakan pajak daerah; kedua, sistem personalia yang masih kurang memadai, terutama dari sisi pengembangan kemampuan. Beberapa kendala yang ditemukan pada penelitian ini disekitar masalah kebijakan pajak daerah adalah menyangkut beberapa hal berikut. Pertama, pada intensifikasi pemungutan ditemukan kendala dalam penetapan sumber pajak daerah, karena belum adanya peta potensi yang akurat. Serta adanya fluktuasi pada target pajak. Kedua pada penetapan sumber pajak daerah ada mis alokasi antara pajak daerah serta restribusi. Berikutnya dari intensifikasi pajak daerah, khususnya dari sisi penurunan tunggakan karena belum tersedianya sistem administrasi yang memadai atas tunggakan. Serta organisasi dan personalia yang belum memiliki penguasaan atas spesifikasi tentang pajak daerah. Kendala terakhir dalam penelitian ini ditemukan di sekitar ekstensifikasi sumber pendapatan pajak daerah, yaitu terbatasnya potensi daerah sebagai sumber pengembangan pajak baru di Kabupaten Barito Selatan. Saran dari penelitian ini adalah peningkatan pajak daerah perlu dilakukan lewat penataan kembali atas beberapa kendala yang telah disebutkan di atas, serta peningkatan iklim berinvestasi sektor swasta, perbaikan kemampuan aparat Dispenda yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pajak Daerah.

Since implementation of local autonomy policy, the local government demanding to have an adequate local financial ability for defraying the development. In the consequence of PAD’ contribution, particulary the policies that has been run by the government became such a very important policy for observed, considering the policy has been an important factor for working with the PAD maximally. In consequence this research aim to see the policies for increasing local tax as a resource provided by PAD. The method that used in this research is a qualitative descriptive method and supported by using quantitative-method, with the assistive case by study approach of interviewing technique, and also run by analysiing to primary and secondary data that collected from the office of Dispenda of South Barito regency, Local BPS and also Bappeda. The result of this research has been formulated that, in general the local laws or policies that related with stipulating type of local tax as an Original revenue source for local authority have according to and also run by proporsional policy as according to legislation going into effect, and as marked with lines by central government. And the local tax policy, since year 2000 up to 2003, causing proportion of acceptance for local tax and its contribution for Original Earnings of local Area very fluktuatif. Caused by several things which uncommitt as ought to, particulary concerning things of following. First, the administration for arrears of local tax has not yet been run; second, the personnel system which still less be adequate, especially for the area of ability development. Some constraint that found at this research around problem in policy area of local tax is concerning several things of this following. First, at collection intensification found by constraint in stipulating of source this local tax, because not yet found the existence of accurate potency map and also the existence of fluctuation at local tax goals. Second at stipulating for local tax source has been found mis allocation among local tax and restribution. Next from the intensification of local tax, particullary from the arrears degradation side because it has not yet been made available for a better adequate administration system for arrears. Then, organizational and personnel which not yet owned the specification domination for local tax. The last constraint that found in this research is around extensification sources for local tax earnings, that is the limited potencial area for developing the new local tax sources in Barito Selatan regency. The recommendation that has been proposed from this research is the excalation for local tax requiring by re organizing for some constraint which have been mentioned above, and also the excalation for private sector invesment climate are needed, improve upon the ability of Dispenda officer related with the effort for excalation of local tax.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah,Peningkatan PAD