Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Jayapura

YUSMINI, Dr. Samodra Wibawa

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Banyaknya jumlah PKL Di Kota Jayapura mengakibatkan rusaknya lay out kota. Kegagalan implementasi kebijakan relokasi disebabkan rendahnya tingkat kemauan pedagang kaki lima untuk direlokasi dan pelaksana kebijakan melaksanakan tugas dalam rangka relokasi tidak konsisten dan konsekuen sehingga banyak PKL yang tidak menempati lokasi baru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegagalan Implementasi Kebijakan Relokasi PKL di Kota Jayapura dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara dan permintaan data. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Metode ini merupakan usaha yang mencari hubungan antar variabel untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya, komunikasi pelaksana kebijakan dan kepatuhan kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi dilaksanakan mengalami kegagalan, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan relokasi rencananya dilakukan paling lambat bulan Agustus 2002, namun kenyataannya pada bulan September 2002 (tanggal 5, 6 dan 7 September 2002). Jumlah PKL yang rencananya sebanyak 1.236 pedagang, namun yang menempati lahan baru sebanyak 594 pedagang (48,18%). Hal itu menunjukkan kegagalan implementasi kebijakan relokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi PKL di Kota Jayapura: pertama, Sumberdaya (Dana yang tersedia tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga terjadi inefisiensi dana. Tempat/lokasi baru yang disediakan kurang memenuhi syarat dan sementara karena tanah tersebut pinjaman sementara dari PT. Modern Jayapura); kedua, Komunikasi pelaksana kebijakan (Komunikasi baik horizontal maupun vertikal yang telah dilakukan, tidak efektif sehingga banyak kendala yang dihadapi, seperti membangun los yang tidak dikomunikasikan baik vertikal maupun horizontal sehingga pembangunan los dilakukan dua kali); ketiga, Kepatuhan kelompok sasaran (Kemauan PKL sebenarnya sangat sederhana, yaitu dagangan laku, namun pemerintah kurang memahami kemauan PKL, maka apa yang dilakukan Pemerintah merupakan momok bagi PKL, sehingga PKL yang patuh menempati lokasi baru hanya 48,18%). Keberhasilan relokasi yang akan datang, tim relokasi memanfatkan dana secara efisien dan efektif, lokasi yang tersedia disesuiakan dengan kebutuhan PKL, peningkatan kualitas komunikasi pelaksana kebijakan, serta diberlakukan aturan yang tegas konsisten dan konsekuen bagi semua kompenen.

The number of PKL (street trader) in Jayapura City getting bigger result in broken city layout. The implementation of relocation policy failure caused by willingness of PKL (street trader) to relocate and policy performance when they do the tasks in relocation inconsistent and inconsequent. The result, many street traders do not stay in the new location. This study is to describe Implementation of Relocation Policy of PKL (Street Trader) in Jayapura City and identify factors affecting the policy. The data were collected by observation, interview, and data demand. The analysis method used was qualitative. This method was an effort to find a relationship between variables to clarify a social phenomenon. The results of study stated that implementation was not conducted according to the specified time the implementation of relocation policy was planned to be begun by August 2002, but, in fact, it was realized in September 2002 (dated 5, 6, and 7 of September 2002). Total PKL would be 1,236 persons, but those who use new area are 594 persons (48,18%). It shows that the implementation was failed. Affecting factors (variables) the implementation of PKL relocation policy in Jayapura City were (1) resources, the available fund was not used properly, so that the fund was inefficient. The available-new locations are not advisable and temporary (location is rented from PT. Modern Jayapura); (2), communication of policy performance, the specified horizontal and vertical communication were not effective, so that many faced barriers, such as, development of area, which are no communicated vertically and horizontally, so that the development was conducted two times; (3), obedience of target group (PKL’s willing was really simple, their products and services are sold, but the government less understood their willing, then what the government has been done was a ghost for the PKL, so that they, who are obedient, only use 48.18%. The success in the next relocation is hoped can make use budget efficiently and effectively; the available location is matched with the street trader’s need. Incremental communication quality of policy performance and also implementing rule straight, consistently and consequently to all components.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah TkII,Relokasi Pedagang Kaki Lima,Resources, Communication, Obedience