Kualitas Corporate Governance pada Badan Usaha yang Terlibat Kasus Korupsi di Indonesia

Mochamad Nachruddin, Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 MANAJEMEN (MM) JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas tata kelola (governance) korporasi, baik pada perusahaan milik pemerintah (BUMN/D) dan perusahaan swasta (BUMS), yang terlibat kasus korupsi. Sampel pada penelitian ini menganalisis 413 pelaku korupsi yang ditangani KPK dari tahun 2004 hingga 2024, yang terafiliasi pada 47 perusahaan pada kelompok BUMN/D dan 347 perusahaan pada kelompok BUMS. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, tabulasi silang, dan uji beda. Hasil temuan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BUMN/D dan BUMS yang terlibat korupsi pada variabel keterlibatan manajemen puncak. Namun menunjukkan perbedaan yang signifikan pada variabel lainnya yaitu nilai korupsi, indikasi perusahaan fiktif, ketersediaan website perusahaan dan laporan keuangan, ukuran dewan direksi dan komisaris, dan proporsi komisaris independen. Temuan ini memberikan gambaran adanya perbedaan pola dan karakteristik tata kelola korporasi dari dua kelompok badan usaha yang terlibat korupsi. Perbedaan ini berimplikasi pada treatment untuk memperbaiki tata kelola korporasi sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Permasalahan mendasar pada perusahaan swasta (BUMS) adalah kesadaran pengungkapan perusahaan yang rendah dan minimnya pengawasan, sedangkan permasalahan mendasar pada perusahaan pemerintah (BUMN/D) adalah kompetensi dewan dan potensi benturan kepentingan.

The study aims to analyze the quality of corporate governance in government-owned and private-owned companies involved in corruption cases. The sample of this study analyzes 413 actors of corruption handled by Indonesia’s Anti-corruption Agency from 2004 to 2024 who are affiliated with 47 state-owned companies and 347 private-owned companies. The data analysis method is carried out by descriptive analysis, cross-tabulation, and differential tests. The findings indicate that there is no significant difference between state-owned companies and private-owned companies involved in corruption on the top management involvement variable. However, it shows significant differences in other variables, namely the value of corruption, indications of fictitious companies, availability of the company's website and financial reports, the size of the board of directors and commissioners, and the proportion of independent commissioners. These findings illustrate the differences in the patterns and characteristics of corporate governance of the two groups of business entities involved in corruption. These differences have implications for treatment to improve corporate governance in accordance with the context of the problems faced. The fundamental problems in private-owned companies are low awareness of corporate disclosure and lack of supervision, while the fundamental problems in government-owned companies are board competence and potential conflicts of interest.

Kata Kunci : corporate governance, private sector corruption, governance quality, state-owned companies, private-owned companies