Manajemen sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah pasca pemekaran Kabupaten Barito Timur

IBARATA, Prof.Dr. Sjafri Sairin, MA

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Euphoria otonomi daerah menimbulkan proses perkembangan terjadinya pemekaran wilayah dan terbentuknya daerah baru sehingga berimplikasi pada sistem manajemen pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penataan aparatur di daerah. Pengelolaan aparatur pemerintahan daerah dalam penelitian ini terfokus pada peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan proses penempatan aparatur yang berkaitan dengan kemampuan aparatur mengelola pembiayaan pembangunan daerah secara efisien dan memberikan pelayanan yang efektif terhadap masyarakat. Menganalisis Sistem Manajemen Pemerintahan Daerah Pasca Pemekaran, khususnya pengelolaan aparatur daerah digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan Pengumpulan data yang digunakan berdasarkan dokumen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan melakukan survei khususnya yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner. Dalam menerapkan kerangka berpikir terhadap manajemen sumberdaya aparatur pemerintah daerah, dilakukan pula observasi/pengamatan lapangan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen sumberdaya aparatur pemerintah daerah secara umum masih memiliki performance yang rendah apabila ditinjau dari segi efektifitas struktur organisasi, efisiensi anggaran, profesionalisasi aparatur dalam memberikan pelayanan publik. Kemampuan aparatur yang masih rendah disebabkan terbatasnya alokasi anggaran untuk dana pendidikan sedangkan beban kerja aparatur yang tidak berimbang akibat penempatan aparatur tidak tertata secara komprehensif. Sebagai jalan keluar penulis memberikan saran yaitu Pentingnya Komitmen pemimpin pemerintah daerah terhadap Program tugas belajar atau ijin belajar untuk mengikuti pendidikan formal, diklat dan kursus setiap tahun anggaran bagi aparatur daerah berdasarkan kebutuhan riil daerah dan kepentingan masyarakat, aparatur efektif melayani publik apabila dilakukan restrukturisasi susunan organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan mayarakat,pentingnya peningkatan alokasi dana pendidikan yang berkaitan dengan upaya profesionalisasi dan merubah pola pikir (mindset) aparatur pemerintah daerah, prioritas terhadap penyediaan sarana informasi-komunikasi data kantor merupakan rekomendasi atau saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini. Secara khusus bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) perlu menata data dasar kepegawaian menyangkut identitas pegawai,riwayat jabatan dan riwayat pekerjaan masing-masing pegawai sebagai bahan analisis kompetensi aparatur sehingga memudahkan dalam pengelolaan aparatur.

Euphoric decentralization has caused creation of new districts,which implied to local government management system, especially which is related to organizing local government official. Management of local government official in this research is focused on the improvement of government official resources and the placement process of government official related to the their ability to manage the finance of local development efficiently, and to give the service effectively to the society. Analyzing the Management system of Post-Developing Local Government, especially in the management of local government official, used the qualitative method with collecting data according to the document belonged to the government of East Barito Regency, and surveying the research variables with the questionnaire. The paradigm implementation of the organization internal factors implication to the management system of local government used simple and descriptively statistic analysis to the respondent’s answer distribution.Applying mindset to management of resources local government done observation. According to the analysis result, the implementation of the management system of local government still have low performance when it is analysed from the organization structure effectiveness,the budget efficiency,government official professionalization in giving the public service. Local government organization structure still causes the overlapping of program and inter-local institutions activities. The APBD (local budget) is increasing but the PADS ratio to the APBD is decreasing as the cause of routine finance”s increasing but the development budget allocation is decreasing. The official ability is still low and caused by the limited budget allocation to the education fund, whereas the work burden of the government official placement is not well-aranged comprehensively. As the solution,the author proposed recommendations,that are Leader commitment of local government to duty program learn or permission learn to education of formal and informal every year,that is pursuant to public service, Rearragement in the formation of local government official organization according to the local real need, the urgency of increasing education fund allocation which is related to the government official professionalization and the changing of the official’s mindset, the priority of supplying informationcommunication facility of the office data, are the recommendations or suggestions of this research. BKD (Local employment institution) especially needs to arrange the employment database which is related to the identification of the employees as an analysis material of government afficial competence so that making the official management becomes easier.

Kata Kunci : Aparatur Pemerintah Daerah,Manajemen Sumberdaya Manusia,Pemekaran Wilayah