Ekonomi politik privatisasi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk

SALMA, Cut Nya' Meutia Hayaatu, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Privatisasi PT Telekomunikasi Indonesia dengan metode penawaran saham perdana (IPO) di pasar modal didorong oleh kebutuhan membangun infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan target Pelita VI sebanyak 5 juta satuan sambungan telepon tetap. Selain itu juga secara otomatis memiliki manfaat dengan meningkatnya efisiensi kinerja perusahaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan privatisasi di Indonesia dan mengetahui secara komprehensif dan holistik kebijakan privatisasi di bidang telekomunikasi khususnya pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan maksud memahami fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu pendekatan ekonomi politik mengenai peran negara (state centered approaches) yang merupakan salah satu sintesa dari model perubahan kebijakan (policy reform). Model ini melukiskan perubahan kebijakan yang dilingkupi oleh konteks bahwa aktor dalam membuat keputusan tidak semata-mata didasarkan atas maximalizing utilities serta menjelaskan bagaimana suatu kebijakan diambil. Konsep privatisasi digunakan sebagai alat dalam menjelaskan kebijakan privatisasi BUMN khususnya privatisasi PT Telkom. Hasil temuan lapangan menunjukan bahwa privatisasi tidak berjalan dengan mudah sebab melibatkan elit-elit politik dan patronase elit dalam proses pembuatan kebijakan yang sarat dengan kepentingan untuk meraup keuntungan material sebanyak mungkin untuk diri sendiri, selain partai dan patron. Privatisasi dilaksanakan tidak dengan model tunggal. Selain itu ketidakkonsistenan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di bidang telekomunikasi sangat menghambat operator mengembangkan bisnisnya. Rekomendasi terhadap hasil penelitian adalah dalam proses perumusan kebijakan elit politik harus memiliki komitmen politik untuk melaksanakan reformasi ekonomi. Political will pemerintah sangat dibutuhkan agar kinerja BUMN menjadi lebih baik. Tidak melakukan intervensi dan menjadikan “sapi perah” dalam pengelolaan BUMN serta membuat regulasi yang tepat dan konsekuen merupakan cara yang bisa dilakukan pemerintah.

The privatization of PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk by offering its primary shares in stock market was generated by the need for developing telecommunication infrastructure following the target of the sixth 5-year Development Plan (Pelita) as many as 5 million fixed telephone connection units. In addition, it willl automatically improve the efficiency of company performance. The objective of this research is to know the privatization policy in Indonesia and to know comprehensively and holistically the privatization policy in the telecommunication sector, particularly in PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk. The research used a qualitative method in order to understand the existing phenomena. The research adopted the concepts related to the research theme, i.e., the politic economic approach (state-centered approach), which is one of the syntheses of the policy reform models. This describes a policy transform that is surrounded by the context than an actor in making a decision is not only based on maximizing utilites, but also on explaining how the policy is made. The privatization concept is used as a tool to explain the privatization of state owned company, especially PT Telkom. The research result show that the privatization did not run smoothly because it involved political elites and elite patronage in the policy making process that is full of interests to grab as much material profit as possible for themselves, in addition to the party and patron. The privatization was not carried in a single model. Besides, the government’s inconsistency in implementing the policy in the telecommunication sector really disturbed the operator in expanding the business. The recommendation from the research results is that in the process of policy formulation, the political elite must have political commitment to implementing economic reform. The government’s political will is absolutely needed in order to better the performance of State Owned Company; does not make an intervention and “milk” the BUMN in its management. Issuing proper and consequent regulations is the way that the government can do.

Kata Kunci : Privatisasi PT Telkom, Ekonomi Politik, politic economic, privatization, telecommunication