Analisis implementasi pengelolaan alokasi dana otonomi khusus di provinsi Papua

KAMBU, Hans Wim, Dr. Samsubar Saleh, MA

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Tesis dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA” merupakan hasil telaah kritis terhadap kebijakan pengalokasian Dana Otonomi Khusus (DOK) Provinsi Papua. Pengalokasian DOK ini menuai kritik dari Bupati dan Walikota di Provinsi Papua karena dirasakan kurang memenui asas adil dan berimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). Implementasi kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan oleh Pemerintah Provinsi melalui pengelolaan Dana Otonomi Khusus sesuai UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (2). Kebijakan umum Pemerintah Provinsi Papua tentang pembagian yang tepat untuk memecahkan permasalahan pembagian Dana Otonomi Khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif preskriptif. Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara serta dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan tentang pembagian alokasi dana Otsus sedangkan dokumentasi untuk mengetahui penggunaan dana Otsus yang telah dialokasikan. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan data kemudian diambil kesimpulan. Setelah kesimpulan diambil akan diberikan saran kebijakan alternatif. Kebijakan pelaksanaan oleh Pemerintah Provinsi dalam mengimplementasikan alokasi pembagian dana Otsus selama 2 tahun pertama (2002 dan 2003) dirasakan kurang memenuhi syarat adil dan berimbang antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi. Dimana alokasi pembagian dana ditetapkan 40% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi sebesar 60%. Alokasi pembagian dana Otsus untuk Kabupaten/Kota perlu ditetapkan lebih banyak dibandingkan Pemerintah Provinsi agar pembangunan tidak terhambat dan merata di seluruh pelosok Papua. Alokasi dana Otsus untuk Kabupaten/Kota perlu lebih besar karena titik berat pelayanan jasa Pemerintahan meliputi pendidikan dan kesehatan hanya akan lebih efektif jika ditangani Pemerintah Kabupaten. Pembagian dana untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota diatur secara adil dan berimbang sesuai kesepakatan musyarawah stake holders tanah Papua (DPRD, Bupati/Walikota, LSM, PT, Yayasan dsb). Pembagian dana ini perlu diatur dalam bentuk Perda Provinsi Papua dan dalam bentuk SK Gubernur Provinsi Papua. Kebijakan pembagian alokasi dana yang lebih besar pada Pemerintah Kabupaten/Kota akan lebih menjamin pelayanan kepada publik yang lebih baik sesuai dengan semangat dan jiwa pemberian otonomi sesuai UU No.22 tahun 1999 terutama otonomi khusus sesuai UU No.21 tahun 2001. Pembagian yang disarankan adalah 60% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan 40% untuk Pemerintah Provinsi Papua atau sebaliknya.

The Thesis entitled “AN ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT OF FUND ALLOCATION FOR THE SPECIAL AUTONOMY (DOK) IN PAPUA PROVINCE” is an critical analysis on the policy of special autonomy fund allocation in Papua Province. The allocation of DOK raised controversy from the Bupati and the Walikota in Papua Province caused the perception that the allocation lacked of the fulfillment of fair and balance principles. This research aimed at finding out (1) The implementation of general policy and the execution policy by the Province Government thought the management of DOK according to UU No.21/2001 about special autonomy for the Papua Province. (2) General policy of the Papua Government Province about appropriate distribution to solve the problems concerning the distribution of DOK. This research executed the descriptive prescriptive approach. The instrument of this research interview outline and documentation. The interview used to reveal the process of the policy formulation about the distribution of fund allocation of special autonomy. The documentation used to reveal the used of special autonomy fund allocated. The data analysis applied to describing the data and being concluded. From this concluded then will be give alternative policy. The executed policy arranged by the Province Government in implementing the allocation for the special autonomy fund distribution for the first two years (2002 and 2003) seem lacked of the fulfillment of the fair and balance principle between the Kabupaten/Kota Government and the Province Government. In which the fund distribution was allocated 40% for the Kabupaten/Kota Government and 60% for the Province Government. Meanwhile the allocation of special autonomy fund distribution for the Kabupaten/Kota should be higher than the allocation of Province Government so that the development could run well and fair throughout Papua. The allocation for the special autonomy fund should be higher for the Kabupaten/Kota because the focus of public services of education and health would be effective it is managed by the Kabupaten/Kota Government. The fund distribution to each Kabupaten/Kota could be managed fairly and in balanced. According to the agreement among the Goverments and stakes holders (eg, DPRD, Bupati/Walikota, civil society, NGO etc.). The distribution of the fund should be in the fund should be in the form of Papua Province Perda and in the form of the SK issued by the Papua Province Governor. The policy of greater fund distribution for the Kabupaten/Kota would assure better public services according to the spirit of autonomy as stated in UU No 22 in 1999 especially about the special autonomy as prescribed by UU N0. 21 in 2001. this research suggest that the fund share for Kabupaten/Kota Government 60% and 40% for Province Government.

Kata Kunci : Pemerintah daerah TkII,Alokasi Dana Otonomi Khusus,Pengelolaan