Kinerja birokrasi pelayanan publik di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut :: Studi kasus pelayanan akta tanah

CHAIRIL, Dr. Warsito Utomo

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang dari salah satu fungsi birokrasi atau pemerintah tentang pelayanan. Di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, aparatur pemerintah semakin dituntut untuk lebih menyadari dan menghayati fungsinya sebagai abdi masyarakat, sehingga mampu menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan publik yang lebih bermutu dan prima. Masyarakat semakin memahami hak-haknya sehingga tuntutan dalam pelayanan publik khususnya pelayanan akta tanah semakin besar, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dan dihadapan pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh Menteri Agraria. Ketidakpastian hukum dari status tanah menjadi sumber konflik yang utama, karena itu pengadministrasian tentang pertanahan ini perlu dilakukan dengan tertib, cermat dan teliti. Untuk merespon tuntutan ini, maka peran birokrasi sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja birokrasi pelayanan publik khususnya pelayanan akta tanah di Kecamatan Jorong. Serta mencermati apakah sumber daya organisasi dan budaya organisasi dapat menjadi faktor pendukung atau penentu kinerja birokrasi Kecamatan Jorong. Dengan melakukan penelitian yang bersifat kualitatif dan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari pejabat struktural dan staf/petugas pelayanan akta tanah di Kantor Camat Jorong serta masyarakat yang sedang atau pernah menggunakan pelayanan akta tanah, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang tersedia. Sehubungan dengan itu penelitian ini menggunakan teori atau konsep tentang organisasi dan konsep manajemen kualitas pelayanan. Dari hasil analisa dan interpretasi data ditemukan kinerja birokrasi Kecamatan Jorong dalam pelayanan akta tanah masih kurang baik,. Dan faktor yang dominan sebagai penentu kinerja Kecamatan Jorong adalah sumber daya organisasi dan budaya organisasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jorong dalam pelayanan akta tanah disarankan antara lain : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pelayanan akta tanah sehingga bisa lebih profesional dalam bidang tugasnya dan menyediakan anggaran khusus untuk pelayanan. Camat selaku PPAT hendaknya dalam memberikan pelayanan akta tanah kepada masyarakat perlu memperhatikan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian akta tanah serta berusaha menaikan tingkat kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.

research was carried out under the background of one of the bureaucratic or governmental functions in services. Currently, during the era of local reform and autonomy, governmental agencies have to comprehend and to be aware of their function, as servants of society, so that they are able to organize qualified, excellent public service tasks. Society will increasingly understand their rights, escalating public demands. In particular, it is so clear in the growing demands of land certificates, new land ownership provision, agreement for transferring right of property, land mortgaging or money borrowing with land guarantee that need certificate formalized by officials under the Ministry of Agrarian. The law uncertainty of land state has been the mayor conflict cause, and hence land administration should be organized orderly, carefully, and thoroughly. It is understandable that bureaucratic role becomes highly important thing to respond such demands. This research aimed at identifying bureaucratic performance in public services, especially in land certification service in the Jorong District. Besides, it examined if organizational resource and culture could be the supporting or influential factor of bureaucratic performance of the Jorong District, by completing a qualitative research and employing data gathering through interview, in-field observation and documentation. The primary data were taken from the structural officials and staff/officers of land certification service at the office of Jorong District as well as from people having land certification service. The secondary data were from the available documents. For this, the research applied theory or concept of organization and of service quality management. After data analysis and interpretation, it was known that the bureaucratic performance of the Jorong District had not been quite good, while the dominant factor determining the performance of the Jorong District were the organizational resources and culture. Based on the above results, there are some suggestions to improve the performance of the Jorong District in land certification service: The government if Tanah Laut Regency should organize training and education for the land certification service officers to make the more professional in their tasks, and provide particular budget for services. When performing land certification service, the District Heads, as PPAT (the officials of land certification), need to take notice of accuracy and quickness in completing land certification as well as to improve their credibility and reliability so that the society enjoy their most service.

Kata Kunci : Kinerja Birokrasi, Akta Tanah