CARA MENGATASI KETIMPANGAN TENAGA GURU OLEH PEMDA MAPPI: PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA KERJASAMA PEMDA MAPPI DI UGM PADA TAHUN 2017-2018
Paulina Kornelia Kohome, Devy Dhian Cahyati, M.A., S.I.; Mahesti Hasanah, M.A., S.I.P.
2024 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN
Skripsi dengan judul “Cara Mengatasi Ketimpangan Tenaga Guru Oleh Pemda Mappi: Proses Perumusan Kebijakan Program Beasiswa Kerjasama Pemda Mappi Di UGM Pada Tahun 2017-2018”. Dilatar belakangi oleh persoalan ketimpangan pendidikan di Papua pada umumnya dan Mappi khusus. Salah satu faktor utama buruknya kualitas pendidikan di Mappi adalah kurangnya tenaga guru sehingga Pemda Mappi mendatangkan guru penggerak daerah terpencil (GPDT) dan menetapkan beasiswa bagi putra putri asli Mappi. Meskipun program ini diimplementasikan di UGM dan USD, peneliti hanya fokus di UGM karena ingin mengetahui kerjasama antara Bupati Mappi dengan Gugus Tugas Papua UGM dalam konteks beasiswa yang dasari oleh adanya otonomi khusus Papua. Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perumusan kebijakan program beasiswa kerjasama antara Pemda Mappi dan Gugus Tugas Papua UGM pada tahun 2017-2018?.
Teori yang digunakan yaitu formulasi kebijakan dari Karlivon Meta (2018), kebijakan otonomi khusus dari Asnawi (2021) dan Kebijakan Afirmasi dari Sayuti ( 2013). Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan case study. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada proses perumusan beasiswa kerjasama Bupati Mappi menjadi menjadi aktor penting dalam proses perumusan masalah dan agenda setting. Pada praktiknya Bupati Mappi meyakinkan Dinas Pendidikan dengan menekankan kekurangan guru dan kesarjanaan orang asli Mappi menjadi masalah struktural, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara eksekutif dan birokrasi. Setelah itu, peran salah satu aktivis Papua menjadi penting karena menghubungkan Bupati dengan GTP UGM dalam proses perumusan kebijakan. Dalam proses tersebut, Bupati menyampaikan keresahannya terhadap persoalan pendidikan yakni kurangnya tenaga guru dan kesarjanaan orang asli Mappi. Keresahan tersebut pun, ditanggapi oleh GTP UGM dengan memberikan dua solusi diantaranya: 1) mengadakan program Guru Penggerak Daerah Terpencil (GPDT) ke Mappi dan 2) Program beasiswa bagi putra-putri asli Mappi. Terakhir untuk memastikan implementasi kedua kebijakan tersebut, Bupati meyakinkan DPRD untuk menyisihkan 20 persen anggaran. Namun terdapat jarak tempo dalam mengimplementasikan program beasiswa. Hal ini dikarenakan proses perumusan kebijakan program beasiswa telah dilakukan pada tahun 2017 tetapi pelaksanaannya baru dilakukan pada tahun 2018. Dengan demikian, disimpulkan bahwa persoalan terbatasnya tenaga guru dan guru yang tidak berkompeten menunjukan bahwa sistem kebijakan pendidikan di daerah terpinggirkan sangat terbatas. Sejalan dengan itu, Bupati Mappi periode tiga benar-benar mempunyai komitmen dan inisiatif luar biasa untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia Mappi. Untuk itu, sebagai solusinya, Bupati merumuskan adanya program beasiswa dan mendatangkan guru penggerak daerah terpencil (GPDT) ke Kabupaten Mappi. Secara umum, proses perumusannyadilakukan dengan cara mendiskusikan inisiatif Bupati mengenai adanya kebijakan khusus untuk guru. Bupati mendiskusikan inisiatifnya dengan Dinas Pendidikan, GTP UGM, DPRD agar kebijakan program beasiswa dan Guru GPDT dapat diimplementasikan. Selain itu, dalam proses perumusan beasiswa yang paling menentukan adalah proses penetapan kebijakan, karena Bupati melakukan diskusi secara politik dengan DPRD dan menunggu hampir setahun untuk diimplementasikan. Maka dapat dikatakan bahwa aktor yang paling berperan dalam perumusan kebijakan beasiswa dan Guru GPDT di Kabupaten Mappi yaitu Bupati Mappi (Kristosimus Yohanes Agawemu). Hal ini dilihat pada keaktifan Bupati dalam berinteraksi dan berdiskusi dengan beberapa aktor dari lembaga tertentu. Oleh karenanya, kebijakan program beasiswa dan Guru GPDT oleh Pemda Mappi, dalam hal ini Bupati di UGM merupakan kebijakan yangdilandasai oleh kewenangan penuh Bupati melalui otonomi khusus di bidang pendidikan.
Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Kebijakan Otonomi Khusus dan Kebijakan Afirmasi
This thesis, titled “Addressing Teacher Inequality by the Mappi Regency Government: The Policy Formulation Process of the Scholarship Program in Collaboration with UGM in 2017-2018,” is motivated by the issue of educational inequality in Papua in general and Mappi specifically. One of the primary factors contributing to the poor quality of education in Mappi is the shortage of teachers. To address this, the Mappi Regency Government (Pemda Mappi) introduced the “Guru Penggerak Daerah Terpencil” (GPDT) program and established scholarships for native Mappi students. Although the program was implemented at UGM and USD, this study focuses solely on UGM to explore the collaboration between the Regent of Mappi and the UGM Papua Task Force in the context of the scholarship program, which is grounded in Papua’s special autonomy. Hence, the research question posed is: How was the policy formulation process of the scholarship program between the Mappi Regency Government and the UGM Papua Task Force during 2017-2018?
Theoretical frameworks employed include policy formulation theory by Karlivon Meta (2018), special autonomy policy by Asnawi (2021), and affirmative policy by Sayuti (2013). The research adopts a qualitative descriptive method with a case study approach. Data collection techniques included interviews, observations, documentation, and triangulation.
The findings show that in the policy formulation process, the Regent of Mappi played a crucial role in problem identification and agenda setting. In practice, the Regent convinced the Department of Education by emphasizing the structural problem of teacher shortages and the lack of higher education qualifications among native Mappi people, necessitating collaboration between the executive and the bureaucracy. Additionally, the role of a Papua activist was pivotal in connecting the Regent with the UGM Papua Task Force during the policy formulation process. The Regent expressed concern over the education challenges, particularly the shortage of teachers and the lack of qualified native Mappi graduates. In response, the UGM Papua Task Force proposed two solutions: 1) deploying GPDT to Mappi and 2) offering scholarships to native Mappi students. Finally, to ensure the implementation of these policies, the Regent convinced the Regional House of Representatives (DPRD) to allocate 20 percent of the budget. However, there was a delay in the implementation of the scholarship program, as the policy formulation took place in 2017, but the execution only began in 2018.
In conclusion, the limited number of teachers and their lack of competence highlight significant deficiencies in the educational policy system in marginalized areas. In response, the third-term Regent of Mappi demonstrated exceptional commitment and initiative to improve the quality and human resources in Mappi. As a solution, the Regent formulated the scholarship program and initiated the GPDT program in the Mappi Regency. The policy formulation process largely involved discussions of the Regent’s initiative for a special teacher policy with the Department of Education, the UGM Papua Task Force, and the DPRD to ensure the implementation of the scholarship and GPDT programs. Moreover, the most critical phase of the scholarship formulation was policy ratification, as the Regent engaged in political discussions with the DPRD and waited nearly a year for implementation. Therefore, it can be said that the most influential actor in formulating the scholarship and GPDT policies in Mappi Regency was the Regent of Mappi (Kristosimus Yohanes Agawemu). This is evident from the Regent’s active interaction and discussions with various actors from relevant institutions. Hence, the scholarship and GPDT policies by the Mappi Regency Government, particularly through the UGM collaboration, are policies fully grounded in the Regent’s authority through Papua’s special autonomy in the field of education.
Kata Kunci : Policy Formulation, Special Autonomy Policy, Affirmative Policy
