Kinerja Sekber Kartamantul :: Studi kasus pada TPA sampah Piyungan Kabupaten Bantul

ASTUTI, Puji, Dr. Warsito Utomo

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 1999 apabila tidak diantisipasi dari awal akan cenderung menciptakan ego antar daerah yang besar, padahal wilayah perkotaan Yogyakarta telah melebar ke wilayah sekitarnya, yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sehingga membentuk satu sistem perkotaan yang dikenal dengan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta. Dengan kondisi seperti tersebut diatas maka dibentuk SekBer kartamantul yang mempunyai kedudukan sebagai forum yang membantu para pihak dalam menyelaraskan dan menyerasikan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta untuk kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka diadakan penelitian untuk mengetahui kinerja SekBer Kartamantul dengan pola kerjasamanya antara ketiga daerah yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dalam pengelolaan TPA sampah Piyungan serta sampai seberapa jauh dapat mencapai sasaran. Pada kenyataannya saat ini masih timbul permasalahan yaitu kinerja SekBer Kartamantul dalam pengelolaan TPA sampah Piyungan belum mencapai sasaran. Ketergantungan dan pertukaran resources, serta koordinasi merupakan aspek sentral dalam kerja sama ini, disamping terdapatnya hubungan saling kontrol dan supaya yang satu tidak memperalat (mengeksploitasi) yang lainnya. Dimana kondisi-kondisi tersebut berakibat akan mempengaruhi proses pengembangan kinerja yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif/ kualitatif, dimana analisa ini dilakukan berdasarkan pada data yang dikumpulkan dari kuesioner, dan/atau melalui wawancara langsung dengan responden yang berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan sampah, maupun berasal dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterbatasan yang dimiliki SekBer Kartamantul dalam hal mendapatkan sumber keuangan, sarana prasarana maupun sumberdaya manusia yang diperlukan, serta kondisi budaya organisasi yang ada. Keterbatasan sumberdaya dan budaya organisasi yang demikian menjadikan SekBer belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan dinamis serta hasil akhir yang baik/optimal yaitu memadukan standar pelayanan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di bidang pengelolaan sampah. Dengan demikian belum dapat sepenuhnya kinerja SekBer dicapai dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebaiknya program pengelolaan persampahan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan semua stakeholders termasuk sektor informal. Disamping itu pengawasan, pengembangan dan pemberlakuan penilaian kinerja dalam pelayanan pengelolaan persampahan secara berkala harus dilakukan. Hal ini agar dapat diketahui kemajuan-kemajuan kinerjanya dan secara dini pula dapat diketahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang pengelolaan sampah.

Implementation of the Regional Autonomy Acts, Number: 22, 1999, if not being anticipated since earlier, will tend to create a primordial regional ego. The fact the city area of the Yogyakarta is enlarging to its surrounding’s areas, such as Kabupaten Bantul and Kabupaten Sleman. It has formed a new system city as the city aglomeration of the Yogyakarta. This background had born a decision to form the Kartamantul joint secretariat, which has the main function as a forum to sinergize and harmonize in managing the structures and infrastructures in the aglomeration area of the Yogyakarta. Fot the reason, this research was done to investigate the performance of The Kartamantul Join Secretariat, which has three different regional members; Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman And Kota yogyakarta, concerning with the management of the final disposal site (TPA) in Piyungan and to investigate how effective is the joint secretariat reaching the determined goals. Resources dependence and exchange and coordination are as a central aspect of this partnership, besides balanced relationship and willingness not to exploite one region upon another. Because if these situations are occuring, willl influence the processes in developing its performance. This research used the descriptive - analytic technique. The analysis was based upon the collected questionnaire data, and / or direct interview data with respondents which have different interests, concerning the solid waste management or based upon secondary data. The results shown that the Joint secretariat has some limitations in the term of financial resources, structures-infrastructures resources and human resources and organisational cultural. Those present situations tend causing the joint secretariat has not been able to implement its tasks and mandates effectively, efficiently and dynamicly. The final result, which is matching the available standart services with the public expectations and needs, has not been achieved optimally. Concerning the above matter, it is recommended that the solid waste management programmes must be integrated done by all stakeholders, including informal sector. Besides, it need to be done periodically controlling, developing and implementing the performance appraisal for the solid waste management. It proposes to investigate the performance improvement and ealy detect the difficulties and challenges in solid waste management to match with the public needs.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Pengelolaan Prasarana Perkotaan,Kinerja Sekber