Analisis peranan Badan Legislatif Daerah dalam pembentukan Perda :: Studi di DPRD Kota Yogyakarta

ENNY, Wismar, Dr. Warsito Utomo

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Secara umum DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi dasar yaitu: fungsi perwakilan, fungsi pembuatan kebijakan (legislasi), dan fungsi pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi legislasi dinilai oleh banyak kalangan sebagai fungsi yang paling sedikit (kurang) mendapat perhatian dari para anggota dewan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik memang sangat diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap persoalan yang dihadapi, wawasan yang luas, dan tentu saja kemampuan teknis yang memadai. Selain itu tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk dapat menghasilkan suatu produk legislasi yang berkualitas, memerlukan proses yang tidak gampang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pelaksanaan fungsi DPRD Kota Yogyakarta sebagai badan legislasi tidak berjalan dengan baik, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang mengungkapkan fakta-fakta yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Yogyakarta berlangsung dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Data dan informasi diperoleh dari sumber data melalui wawancara dari berbagai informan, serta didukung dengan studi pustaka dan dokumen, sesuai dengan lokasi dan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD Kota Yogyakarta sebagai badan legislasi tidak berjalan dengan baik. Indikasi ini dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu: aspek histories pembuatan Perda: dimana tidak ada satupun Rancangan Perda yang berasal dari pihak legislatif; aspek policy: dimana sebagian besar Perda yang dihasilkan lebih mementingkan kebijakan yang mengatur tentang APBD dan upaya peningkatan PAD daripada mememperjuangkan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; aspek fungsi perwakilan: dimana DPRD tidak proaktif dan tidak mempunyai komitmen yang bagus untuk mendapatkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Disamping itu tidak berjalannya fungsi DPRD Kota Yogyakarta sebagai badan legislasi, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pendidikan formal yang masih rendah, pengalaman organisasi masih kurang, kerjasama dengan pihak lain belum sepenuhnya terjalin, dan belum adanya tenaga ahli yang siap pakai dimana selama ini yang digunakan adalah tenaga ahli partisipan atau sifatnya insidentil. Walaupun telah didukung dengan anggaran dan sarana yang cukup memadai tetapi itu belum cukup untuk membuat fungsi legislasi dapat berjalan dengan baik. Jadi keseluruhan faktor tersebut hendaknya secara bersama-sama dapat bersinergi dengan optimal agar fungsi DPRD sebagai badan legislasi dapat berjalan dengan baik. Ada dua hal yang perlu dilakukan oleh DPRD Kota Yogyakarta agar kualitas Perda yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas yaitu, Pertama: agar anggota DPRD diberikan pelatihan atau pembekalan yang lebih aplikatif, menarik dan praktis. Kedua: DPRD membuat agenda rutin untuk menjaring aspirasi yang ada di masyarakat.

In general, the House of Representative (DPRD) has 3 fundamental functions : representation, legislation, and supervision. Many parties regard that the members of the House of Representatie give the least attention to the legislation function. Indeed, the members need deep comprehension on the matter being discussed, broad knowledge and adequate technical ability to be carry out their function well. Moreover, the steps to achieve high quality legislation products make up a complicated process. This reseacrh aims to investigate why the House of Representative of Yogyakarta City as a legislative body are unable to carry out the functions well and what factors affect this inability. The research used a descriptive qualitative method to reveal the facts that explain how the legislation function of the House of Representative is carried out, including the factors that affect the carrying out of this function. It obtained the data through interview with informants supported with library research and document study in accordance with the research location and objects. The research results show that the function of House of Representative of Yogyakarta City as a legislative body is not carried out well. It can be identified from three aspects, namely the historical aspect of Regional Regulation making where no design comes from the legislative; policy aspect where most Regional Regulations succesfully formulated give emphasis more on policies that regulate APBD (Regional Budget) and efforts to increase PAD (Innate Regional Revenue) rather than on efforts to fulfil the people’s basic needs; representation aspect where the House of Representative is neither proactive in, nor committed to obtaining and chanelling aspirations of the people being represented. In addition, their poorly-carried out function as legislative body is affected by several factors: low formal education, lack of organizational experience, lack of cooperation with other parties and lack of experts who are ready to offer assistance. So far, the experts are only participants, or incidentally involved. The legislation function still cannot be carried out well although there is a strong support of adequate funding and infrastructure. All those factors need to be incorporated in synergy to guaranty that function of the House of Represenatative as a legislative body is carried out well. Therefore, all these factors should work together in an optimum synergy in order that the House of Representative may run its function as a legislative body well. There are two efforts to be taken by the House of Representative of Yogyakarta city to improve the quality of Regional Regulation issued, namely : first : to conduct training for members of the House, which is more applicable, interesting and practical; second; to set a routine agenda to accommodate aspirations from the society.

Kata Kunci : Peraturan Daerah,Peran DPRD