EVALUASI PENGALOKASIAN ANGGARAN DAN REALISASI DANA KEISTIMEWAAN PADA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rizqa Robbisyawalisa Hardiana, Rizky Wulandari, S.E., M.Acc., CFr.A.

2024 | Tugas Akhir | D4 Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Pengalokasian Anggaran Dan Realisasi Dana Keistimewaan Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2018-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Proses pengelolaan Dana Keistimewaan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian. Proses perencanaan Dana Keistimewaan dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat kalurahan, kabupaten/kota, dan provinsi. Penganggaran dilakukan oleh Pemda DIY dengan penentuan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan. Pengalokasian disalurkan kepada tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan kelurahan untuk menjalankan 5 (lima) urusan keistimewaan. (2) Realisasi alokasi Dana Keistimewaan berdasarkan kelima urusan keistimewaan (pengisian jabatan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang) sudah berjalan dengan baik dan seimbang. Sedangkan untuk realisasi Dana Keistimewaan berdasarkan daerahnya masih sangat kurang merata, persebaran Dana Keistimewaan masih sangat terpusat pada tingkat provinsi. (3) Masih terdapat faktor – faktor kendala dan hambatan mempengaruhi pengelolaan Dana Keistimewaan. Secara internal terdapat kendala dan hambatan akibat kurangnya SDM yang memadai, kurangnya komunikasi antar internal Pemda Kota/Kabupaten serta komunikasi dengan Pemda DIY, dan belum adanya indikator terukur untuk kemajuan kegiatan jangka panjang. Secara eksternal kendala dan hambatan yang dihadapi adalah kebijakan pemerintah yang sangat dinamis, proses birokrasi yang rumit, dan kendala eksternal lainnya. 

This study aims to determine the Evaluation of Budget Allocation and Realization of Privilege Funds in the Yogyakarta Special Region Government in Fiscal Years 2018-2022. The method used in this research is descriptive qualitative with data sources in the form of primary and secondary data. Data collection techniques are interviews, observation, documentation and literature study. The results obtained from this study are (1) The Privilege Fund management process is divided into 3 (three) stages, namely planning, budgeting, and allocating. The planning process for the Privilege Fund is carried out in stages, starting from the village, regency/city and provincial levels. Budgeting is carried out by the DIY Regional Government by determining the plan for the needs of the Privilege Fund. Allocation is channeled to the provincial, city/regency, and village levels to carry out 5 (five) special affairs. (2) The realization of the allocation of the Privilege Fund based on the five special affairs (filling positions, institutions, culture, land, and spatial planning) has been running well and balanced. Meanwhile, the realization of the Privilege Fund based on the region is still very uneven, the distribution of the Privilege Fund is still very concentrated at the provincial level. (3) There are constraints and barriers affecting the management of the Privilege Fund. Internally, there are obstacles and barriers due to the lack of adequate human resources, lack of communication between internal City/Regency Governments and communication with the DIY Government, and the absence of measurable indicators for long-term progress of activities. Externally, the constraints and obstacles faced are very dynamic government policies, complicated bureaucratic processes, and other external constraints.

Kata Kunci : Dana Keistimewaan, Anggaran Sektor Publik, Penganggaran, Evaluasi, New Public Management