Formulasi kebijakan upah minimum kabupaten (UMK) di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah

ZAENAL, Arief, Dr. Irwan Abdullah

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Upah sangat menentukan tingkat kesejahteraan pekerja., maka untuk mencegah eksploitasi dan menjamin upah yang fair pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur metode penetapan upah minimum. Penetapan upah ini cukup rumit dan salah satunya dilakukan di tingkat Kabupaten yang mengatur tentang upah minimum kabupaten ( UMK). Formulasi kebijakan upah minimum kabupaten (UMK) akan melibatkan berbagai aktor yang mempunyai “vested interest” yang berbeda-beda, sehingga berpengaruh pada keputusan-keputusan yang diambil dalam proses formulasi kebijakan UMK. Salah satu fenomena yang menarik untuk kajian adalah Formulasi Kebijakan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) di Sukoharjo Dipilihnya Kabupaten Sukoharjo karena dalam pemberjalanan UU No : 22/1999 dan UU No : 25/1999 tahun 1999 sektor industri telah memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo sebesar 27,50% dan kesempatan kerja sebesar 22,72%. Atas dasar itu, maka tujuan dari kajian tentang formulasi kebijakan UMK di Kabupaten Sukoharjo, adalah : (1) siapa sajakah aktor yang terlibat dan peran apa yang dimainkan dalam formulasi kebijakan UMK , (2) Faktor-faktor intern dan ekstern apa yang berpengaruh pada proses formulasi kebijakan UMK, (3) bagaimana mekanisme formulasi kebijakan UMK dibuat dan (4) bagaimanakah interaksi antar aktor dalam proses formulasi kebijakan UMK Hasil kajian ditemukan ada 3 aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan minimum (UMK) yaitu pemerintah, Apindo dan Serikat Pekerja yang tergabung dalam wadah LKS Tripartit. Aktor yang paling dominan berperan dalam formulasi kebijakan adalah pemerintah, Serikat Pekerja dominan pada saat menyuarakan besarnya UMK, sedangkan Apindo belum mampu memerankan sebagaimana mestinya. Dalam formulasi kebijakan, aktor yang terlibat selalu mempertahankan kepentingan masing- masing sesuai dengan “vested interest” . Faktor eksternal yang dianggap berpengaruh hanya IHK, sedangkan factor lainnya tidak dijadikan pertimbangan . Faktor internal sangat berpengaruh dalam formulasi UMK, dalam internal Pemerintah masih lemah koordinasi dan mekanisme kerja, dalam internal Apindo menunjukkan belum seluruh perusahaan menjadi anggota dan hanya pegurus yang aktif, sedangkan dalam Serikat Pekerja Kepmen 16/MEN/2000 dan UU 21/2000 belum berjalan. Dalam formulasi kebijakan upah minimum kabupaten ( UMK) Apindo dan pemerintah mendasarkan pada hasil survey KHM, sedangkan organisasi pekerja mendasarkan pada KHL . Mekanisme formulasi kebijakan UMK di Kabupaten Sukoharjo tidak efisien dan effektif , karena dalam pelaksanaannya UMK yang digunakan dan berlaku adalah UMK yang ditetapkan oleh Gubernur Interaksi didalam formulasi kebijakan secara intern ditingkat organisasi Apindo dan Serikat Pekerja belum dilaksanakan secara baik dan masih bersifat parsial serta didominasi oleh aktor tertentu yang kebetulan berkuasa , sedangkan Pemerintah kurang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator dan belum merupakan suatu tim yang solid

Wages determine and influence labour welfare rate. Therefore in accordance to avoid and ensure fair wages, government published some regulations to control minimum wages regulating method. This wages regulating is very complicated and used to be applied in the District that regulates minimum regional wages (UMK). Policy formulation of UMK will involve many actors who have different vested interest so that it influences the decisions made in the process of policy formulation of UMK. One of the interesting phenomena to study is Policy Formulation of UMK in Sukoharjo. The researcher chose Sukoharjo District as the object of the research because in the way of its operation of UU No: 22/ 1999 and UU No: 25/ 1999 in 1999, industry sector has given some contributions of PDRB to Sukoharjo District that runs at 27,50 % and work opportunity that runs at 22,72%. Based on that fact, the objectives of this policy formulation of UMK in Sukoharjo District Study are (1) who are involved and their roles in policy formulation of UMK (2) what internal and external factors influencing the process of policy formulation of UMK (3) how mechanism of policy formulation of UMK made and (4) how the interaction between actors in the process of policy formulation of UMK. The research found that there are three actors played in policy formulation of UMK namely government, Apindo and Labour Association united in LKS Tripartit. The most dominant actor played in policy formulation is government, Labour Association is dominant in sounding the rate of UMK, while Apindo has not played its role as it has to be. In policy formulation, the involved actors are used to defend their own interests based on vested interest. The most influential external factor is only IHK, while other factors are not considered. Internal factor is very influential in the formulation of UMK, government internal factor is still weak in coordination and work mechanism, internal of Apindo has not been supported by mostly firms yet and it is only the committee who is active, while Kepmen 16/ MEN/ 2000 and UU 21/ 2000 in Labour Association have not been functioned well. Apindo and government regulate UMK based on survey results of KHM, while Labour Association bases their regulation on KHL. Policy formulation mechanism of UMK in Sukoharjo District is not efficient and effective because in the way of its operation, UMK used and held is UMK regulated by government. Internally, interaction in the policy formulation in organizations such as Apindo and Labour Association have not been ran well and it is still partial and dominated by certain actors, while government has less function as mediator and facilitator and has not been be a solid team

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah TkII,Upah Minimum Kabupaten