Perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik :: Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

UTAMA, Gede Ari, Prof.Dr. Sjafri Sairin

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik ikut ditentukan oleh perilaku aparatnya dalam mengemban misi sebagai pelayan masyarakat, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pelayanan publik belum optimal karena tidak tersedianya aparat pelayanan yang profesional, berdedikasi, akuntabel dan responsif serta loyal terhadap tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Perilaku birokrasi baik yang membangun citra pelayanan publik berkualitas prima maupun yang berperilaku sebaliknya, tampaknya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal yang dianut oleh setiap individu birokrat. Keterbatasan birokrasi memaknai nilai-nilai budaya lokal dengan baik setidaknya juga berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itulah, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji keterkaitan nilai-nilai budaya lokal dengan perilaku birokrasi yang akhirnya membentuk budaya birokrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan untuk mengetahui implikasi dari keterkaitan nilai budaya lokal dengan perilaku birokrasi tersebut terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian naturalistik kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode pengumpulan datanya menggunakan, pengamatan langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Relevansi dari perilaku birokrasi dalam pelayanan publik juga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal yang melingkupinya .Terjadinya interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi sebagai variabel pembentuk perilaku yang didasari oleh variasi dan keanekaragaman nilai-nilai budaya yang akan mewarnai variasi pola perilaku birokrasi.Tentu saja hal ini membawa dampak yang luas terhadap birokrasi selaku penyelenggara pelayanan publik. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini menggunakan konsep nilai-nilai budaya lokal, konsep birokrasi, konsep perilaku birokrasi, dan konsep prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan keterkaitan nilai-nilai budaya lokal dengan perilaku birokrasi yang membentuk budaya birokrasi yang pada akhirnya turut memberi andil terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik. Pemahaman aparat birokrasi terhadap nilai-nilai budaya lokal masih rendah, sehingga berdampak ke dalam perilaku sehari-hari di dalam memberikan pelayanan publik. Kenyataan yang terjadi adalah nilainilai budaya lokal dikatakan sebagai penghambat penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai-nilai dharma yang ada dalam budaya Bali tidak diaktualisasikan dengan cara dan bentuk nyata. Sehingga yang terjadi muncul perilaku negatif dari aparat seperti kolusi, korupsi dan nepotisme yang merupakan penyakit birokrasi (patologi birokrasi) Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah semestinya aparat birokrasi bisa mengambil nilai-nilai positif dari nilai-nilai budaya lokal, dan individu birokrasi harus menyadari bahwa dalam menjalankan keimanan dan kegiatan sosial kemasyarakatan tidak berarti harus mengorbankan orang lain. Birokrasi harus berorientasi pada kepuasan masyarakat yang majemuk dan mengubah pola pikir aparat untuk kembali kepada fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

A success of public service organization is set among others by agency’s behavior in having a mission of being public servant. However, public service implementation has not optimally performed due to lack of professional, accountable, responsive, dedicating agencies who are loyal to their tasks and responsibility being servant of state and society. Bureaucratic behavior both that develops qualified public service image and that does in adverse are inevitably attached to local cultural values of each individual. Bureaucratic constraints in signifying them will impact to public service quality. In line with the above, this writing is intended to describe and review any correlation between local cultural value to bureaucratic behavior that will ultimately shape bureaucratic culture of the Civil Registration and Population Service of Denpasar City and recognize the implication of such a correlation toward public service quality. The methods employed in this research was the qualitative, naturalistic research method with descriptive analysis. To gather data, it utilized direct observation, comprehensive interview, and documentation. For the purpose of analysis, it used data reduction, data display and data verification techniques. Relevancy of the bureaucratic behavior in public service cannot be separated from surrounding local cultural values. The interaction between individual and organizational characteristics as variables developing behavior based on cultural values variation and difference would certainly affect the variation of bureaucratic behavior pattern. It undoubtedly would bring broader impact on bureaucracy as public service organization. In accordance with it, this research applied the concepts of local cultural values, bureaucracy, bureaucratic behavior, and good public service principles. The results illustrated a correlation between the local cultural values and bureaucratic behavior, shaping bureaucratic culture that ultimately would be in stake of controlling both bad and good public service quality. The under optimum public service was caused by lower understanding of the bureaucratic agency on the local cultural values, and hence it impacted their daily public service behavior. In fact, the local cultural values were revealed as constraints of public service organization. The dharma values of Balinese culture had not been actualized in real manner nor means. Therefore, even negative behavior occurred among agencies, such as collusion, corruption, and nepotism as being bureaucratic pathology. The results recommended that, firstly, the bureaucratic agency should take positive values of their local culture, which, in turn, should be reference to behave and serve daily. Secondly, bureaucratic individuals should perceive that doing religious rituals and societal activities should not make service customers set aside to have positive impact of optimal service quality. Bureaucracy should be oriented in customer satisfaction to serve the complex society. Also, it should change agencies’ old paradigm to back to their real function as servants of society.

Kata Kunci : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,Layanan Publik,Perilaku Birokrasi