Laporkan Masalah

Analisis anggaran daerah dalam era otonomi di Kabupaten Bantul

'ARIFAH, Khusnaini, Dr. Samsubar Saleh, MA

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Tesis berjudul “ANALISIS ANGGARAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DI KABUPATEN BANTUL” ini penyusunanannya berawal mula dari ketertarikan penulis terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yang didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai perubahan harus dilakukan oleh masing-masing daerah di Indonesia guna menyesuaikan diri dengan kebijakan otonomi daerah. Salah satunya adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Traditional Budgeting sebagai paradigma lama dipandang sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu perlu diganti dengan paradgima baru yang lebih relevan untuk diterapkan di era otonomi, yaitu Performance Budgeting. Dengan mengambil APBD Kabupaten Bantul Tahun 2003 sebagai obyek penelitian, untuk menganalisis masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah menganalisis prospek penerapan Performance Budgeting. Selaras dengan tujuan penelitian yang dirumuskan, peneliti melakukan penelitian selama siklus anggaran berlangsung, kurang lebih dalam kurun waktu satu tahun, dari pengajuan RAPBD hingga Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2003 Bupati Bantul. Selama penelitian, peneliti berusaha memperoleh data dengan melakukan berbagai cara. Mewawancarai responden yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian, guna mendapatkan data primer dan melakukan observasi serta dokumentasi, guna mendapatkan data sekunder. Dengan metode pengumpulan data yang peneliti gunakan itu, diperoleh data primer berupa hasil wawancara dengan Bupati Bantul, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Keuangan, Bawasda dan juga responden lain yang dianggap relevan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari BAPPEDA, berupa realisasi hasil pembangunan daerah dan juga dari Bagian Keuangan, berupa Perda-Perda yang menjadi landasan pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan anggaran kinerja di Bantul belum optimal, karena masih dijumpai banyak kendala dalam penerapannya, baik dalam hal SDM aparat, sarana prasarana pendukung, peran Lembaga Legislatif di daerah yang belum optimal, maupun tingkat ketergantungan daerah terhadap Pusat yang relatif masih tinggi. Namun demikian prospek impelementasi di masa mendatang sangat baik, mengingat adanya kesungguhan dari pimpinan Kabupaten Bantul untuk belajar serta melakukan sosialisasi kepada aparat birokrasi maupun masyarakat sejak awal, sebagai salah satu upaya guna menciptakan Good Governance di Bantul. Kiranya, agar praktek penerapan Performance Budgeting di Kabupaten Bantul dapat lebih optimal di masa-masa mendatang, peningkatan kemampuan dan kualitas mental aparat pelaksana pengelolaan anggaran daerah haruslah benar-benar diupayakan.

Due to the great interest on Local Autonomy implementation in Indonesia based on the Act 22/1999 about Local Governance, the researcher wrote the thesis entitled “The Analysis of Local Budgeting of Bantul Regency in the Local Autonomy Era”. Recently, Local government has to adopt some new regulations related to the local autonomy implementation, included local financial management and local budgeting. Because of irrelevant substance with the recent condition, the traditional budgeting paradigm has been replaced by the new paradigm, Performance Budgeting paradigm. Therefore, the thesis aims to analyze the implementation prospect of Perfoemance Budgeting in Bantul Regency. The research object is The 2003 Revenue & Expenditure Budgeting of Bantul Regency. The research was carried out during 2003 Budgeting Year, from the phase of Local Revenue-Expenditure Budgeting Plan (RAPBD) formulation to the Accountability Report phase of Bantul Regent. The techniques of data gathering of the research are: Interview to collect primary data from Bantul Regent, Bantul Regency General Secretary, The Head of Bantul Finance Office, and The Head of Local Inspection Office; Observation and Documentation to collect secondary data from Bappeda and Bantul Finance Office. The Data Analysis technique utilized in the research is descriptive-qualitative technique. The research result shows that the performance budgeting implementation in the Bantul Regency’s 2003 APBD has not been satisfying, because of some obstacles, such as low skills of human resources, lack of facilities, low legislative roles and the dependency of local government to central government. However, the implementation prospect of the new budgeting in the future is good due to the strong willingness of the local government as well as the society’s support to create good governance in Bantul Regency.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Anggaran Daerah


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.