Implementasi Program penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan

WASITO, Jaiman, Dr. Yeremias T. Keban

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Isu kemiskinan sampai saat ini masih tetap menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik dalam mengatasi kemiskinan yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 1999 atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia. Sesuai dengan nomenklatur/term, P2KP ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat miskin yang tinggal di kawasan perkotaan (urban poor) dengan pendekatan pemberdayaan untuk program pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Berkaitan dengan pelaksanaan P2KP yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi P2KP di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan; dan (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan tersebut kurang optimal. Hal ini dapat diidentifikasi pada tahapan pelaksanaan yaitu tahapan penentuan lokasi 4 Kelurahan sebagai penerima bantuan, tahapan sosialisasi program, tahapan pembentukan organisasi pelaksana, tahapan pembentukan kelompok sasaran, dan tahapan pembuatan usulan kegiatan pencairan dana. Indikator kekurangan optimalnya proses tahapan tersebut antara lain, intensitas dan jangkauan maupun metode sosialisasi yang masih terbatas. Sehingga mengalamii keterlambat pada pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), serta pembentukan kelompok sasaran penerima bantuan yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta terlambatnya pengajuan usulan kegiatan yang pada akhirnya pencairan dana tidak efektif sampai dengan September 2001 baru 60 % dari dana yang dialokasikan. Keterlambatan proses tersebut dipengaruhi oleh persepsi aparat dan masyarakat yang menganggap tidak ada bedanya dengan proyek-proyek lainnya, sehingga aspek berkelanjutan tidak mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terlibat, terbatasnya itensitas sosialisasi, sarana komunikasi maupun jangkauan komunikasi serta kurang didukung besaran organisasi pelaksana yaitu tidak adanya unsur -unsur teknis. Penulis merekomendasikan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi yang kurang mendukung dalam implementasi P2KP, yaitu sosialisasi perlu lebih diintensifkan disesuaikan dengan tingkat kesulitan pemahaman program serta kompleksitas prosedur dan mekanismenya, serta besaran organisasi lebih disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, sehingga jelas unsur-unsur teknis kegiatannya agar tidak terjadi over load dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

The issue of poverty untuil this day still remained to be the problem that needed the serious handling. The program for handling the poverty of urban area was one of the forms of public in handling the poverty in which its implementation started to 1999 on the cooperation of Indonesian Government with the World Bank. According to nomenclature/term, this program was the effort to handle the poverty for poor people who lined in the urban area (urban poor) with the approach of usage for the developing program continously (subtaineble development). It was related to the implementation of program for handling the poverty of urban area becoming the exploration in this research was (1) what the implementation of this program in subdistrict of Pasar Minggu – South Jakarta have accord the policy; and (2) what factors influencing in the implementation of public policy. The result of this research indicated that the process to implement the policy was less optimal. This could be identified on the stages of implementation, namely the stage of determining the location of 4 districts administered by village chief as the acceptor of aid, the stage of social program, the stage for formulation of the implemented organization, the stage for formulation of objective group, and the stage for making the suggestion of activityin researching data. The indicartors experienced the lack of its optimal process in the stages among them was the intensity and the achievement as wellas the formulation of people’s self supporting agency (BKM), and the formulation objective group in accepting the aid, that were, people’s self-supporting group (KSM), and the late of proposing the suggestion of activity. Finally the fluid of fund was not effective until September 2001 so that it just became 60 % of the allocated fund. The late of process was influenced by the perception of institution and people who assumed that there was not different with the other projects. So the aspect continuously did not get the attention from the related parties, the limitation in intensity of socialization, the means of communication as well as the achievement of communication and the lack in numbers of the implemented organization, namely there were not the technical substances. The writer recommended several things related to the unsuppored condition to implement the program for handling the poverty of urban area, that was, the socialization needed to be mor intensive according to the difficult level in undestanding the program and the procedural complexity and its mechanism, and the numbers of organization was more suitable with the assignment and its funtion, so that it was clear technical substances of its activity in order that was not occurred the overload in the implementation of assignment and its function

Kata Kunci : Program Pemerintah,Kemiskinan,P2KP