Laporkan Masalah

Implementasi kebijakan pemberian dana bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) :: Studi pada SLTP rintisan di Propinsi Jawa Barat dalam rangka penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah

PANTJASTUTI, Sri Renani, Prof.Dr. Zamroni

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja implementasi kebijakan pemberian BOMM dalam rangka penerapan MPMBS pada SLTP, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah survei pada 30 SLTP di Propinsi Jawa Barat, dengan sampel Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kab. Purwakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Karawang, dan Kab. Indramayu. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara, dengan responden Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Komite Sekolah. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (statistik). Ukuran-ukuran statistik yang digunakan adalah skor, persentase dan korelasi. Selain didasarkan pada data kuantitatif, penafsiran data dan inferensi diperkaya dengan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan pemberian BOMM dalam rangka penerapan MPMBS pada SLTP di Jawa Barat cukup berhasil diukur dari komponen pencapaian tujuan, kepatuhan pelaksana, dan kepuasan klien. Aspek pencapaian tujuan yang tertinggi adalah akuntabilitas dan yang terendah kemandirian. Para pelaksana program menunjukkan kepatuhan dalam mengimplementasikan program, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Penerima bantuan umumnya merasa puas yang secara indikatif direfleksikan dalam temuan bahwa dana BOMM tidak mengalami pemotongan atau kewajiban memberikan setoran kepada pihak tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan pemberian BOMM dalam rangka penerapan MPMBS secara berturut-turut adalah faktor perilaku pelaksana, komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Kondisi yang tertinggi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi pemberian BOMM adalah perilaku pelaksana dan yang terendah adalah faktor struktur birokrasi. Berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut, disarankan: 1) Komunikasi dalam proses sosialisasi program dengan model komunikasi searah dan top down perlu diubah menjadi model komunikasi banyak arah (dialogis) dan bottom up. Implikasinya komunikasi perlu diperluas tidak hanya terbatas pada level pelaksana di sekolah, juga harus menyentuh stakeholder lain dengan konsekuensi tambahan dana pendukung; 2) Untuk meningkatkan efektivitas implementasi program pemberian BOMM perlu memberikan peluang pada batas toleransi tertentu kepada pelaksana untuk melakukan penyesuaian SOP’s, yang didasarkan kepada hasil pengamatan pada pelaksanaan sebelumnya; 3) Format-format administratif perlu disederhanakan untuk mencegah aktivitas yang berorientasi formalistik; 4) Perlu pemberdayaan komite sekolah sebagai “mitra” kepala sekolah agar mampu menjadi partner yang cerdas yang akan mampu menjalankan perannya disertai insentif yang memadai; 5) Kebijakan pemberian BOMM untuk SLTP selayaknya didasarkan pada filosofi membantu yang lemah. Oleh karena itu formula-formula dan perencanaan perlu disempurnakan dengan menggunakan data hasil akreditasi sekolah.

The objectives of this research is to get a better understanding of the policies and other factors involves in the provision of the BOMM program at JSS in order to achieve School Based Management (SBM). The research methodology through a surveying 30 JSS in Kota Bandung, Cimahi, Bogor, Bekasi, Depok, Kab. Bogor, Purwakarta, Sukabumi, Cianjur, Karawang and Kab. Indramayu. The data collection technique involved the use of a set of questionnaires as well as through direct interviews. Analyze of the data was done using descriptive statistic. Whereas statistical tools that were used included the use of percent as well as correlation. Apart from the use of quantitative data, interpretation used in this research was also done through data interpretation, inferences as well as qualitative descriptions. The result of this research show that the performance of the policies used to arrive at the decision to award the BOMM in order to achieve SBM in West Java is through the achievement of the target, obedience to the aspect to attain the stated objectives in accountability whereas dependence ranked lowest. The implementation demonstrates a high degree of obedience in planning program guidelines throughout the program. Recipient of the BOMM program were generally pleased, indicated through the fact that there were no illicit payments or mandatory contributions to other parties. Our research suggests that the factors that affect the performance of the policies used to arrive at the decision to award the BOMM in order to achieve SBM include: bureaucratic structure attitude of the implementers, communications and human resource whereas the man factor was found to be the bureaucratic structure, while the smallest influence to be communications. Based on the results of the research, the researcher recommends: 1) Communication during the socialization period should be modified from its current oneway and top-down to be multiple channel (dialogue) and bottom-up approach. Additionally, communication/ socialization should be expanded to include a wider audience that each all stakeholders, even though may affect on cost; 2) To improve the effectiveness of the program, there is a need to provide some flexibility to the SOP’s based on observations; 3) Reporting formats need to be simplifies to avoid formalistic activities; 4) Continous capacity building to the school comittee as an active partner to the need master so that they can conduct their tasks effectively; 5) The policy on providing BOMM to JSS can be extended to focus on providing for the poor schools. Therefore the current formulas and data used to arrive at the decision to award schools BOMM may need to be reviewed by including data on school accredition

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Implementasi Dana BOMM


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.