Analisis Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka penerapan otonomi daerah

WIJAYATI, Ida, Dr. Warsito Utomo

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Analisis terhadap struktur organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka penerapan otonomi daerah, bertujuan untuk melihat apakah telah disusun sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 dan memperhatikan berbagai kebijakan di bidang otonomi daerah, serta menyusun alternatif struktur organisasi sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan organisasi. Untuk melakukan kegiatan analisis tersebut data yang dipergunakan termasuk data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan data sekunder, sehingga dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Analisis dilakukan terhadap variabel penelitian ini yaitu kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Dari kegiatan analisis tersebut ternyata diketahui bahwa struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang saat ini berlaku belum sepenuhnya memperhatikan berbagai kebijakan di bidang otonomi daerah, oleh karena itu perlu disusun berbagai alternatif struktur organisasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan kondisi yang ada antara lain menyangkut ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, dan prediksi atensi pemerintah daerah dalam penanganan pendidikan di daerahnya masing-masing, serta kebijakan pemerintah pusat di bidang ketenagaan. Alternatif 1 dipersiapkan apabila belum ada kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi jumlah sumber daya manusia yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan masih tingginya ketergantungan secara finansial pemerintah daerah dalam penanganan pendidikan dasar dan menengah. Alternatif 2 dan alternatif 3 disusun sebagai alternatif yang dapat dipilih apabila sumber daya manusia secara kuantitatif maupun kualitatif dapat disesuaikan dengan beban kerja unit organisasi, dan ketergantungan secara finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam penanganan pendidikan dasar dan menengah relatif rendah.Sementara itu alternatif 4 dipersiapkan untuk kondisi apabila kebijakan otonomi daerah sudah mulai tertata, dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah didukung oleh sumber daya yang memadai.

Analysis concerning organization structure in the Directorate General of Basic and Secondary Education environment in implementing regional autonomy, are done to find out whether the structure has been arranged appropriately with its authority as mentioned in Government Regulation number 25/2000 and Presidential Decree number 102/2001; and paid attention to policies regarding about regional autonomy; as well as whether alternative organization structure suitable with organization authority and need has been prepared. The data used in the analysis including qualitative data obtained through interviews and questionnaires, also secondary data, which made this research included as qualitative research. The analysis are done concerning research variables, which are complexity, formalization and centralization. The analysis activities found that effective organization structure in the Directorate General of Basic and Secondary Education hasn’t yet paid fully attention to policies in regional autonomy. There for alternative organization structure need to be arranged suitable with its authority and conditions, such as human resources availability in quality and in quantity, prediction of regional government attention in handling education in each region, as well as central government policy in power. First alternative shall be prepared if there hasn’t been central government policy in decreasing human resources amount in the Directorate General of Basic and Secondary Education environment and if there’s still high financial dependent of regional government to central government in handling basic and secondary education. The second and third alternative is arranged as optional alternative if human resources quantity and quality can be adjust to organization working unit responsibility and if regional government financial dependent to central government is relatively low.Meanwhile, the fourth alternative shall be prepared in conditions where regional autonomy policy has start to be established, and both central and regional government are supported by adequate resources.

Kata Kunci : Dirjen Dikdasmen,Struktur Organisasi,Otonomi Daerah