Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Gerakan Zero Sampah Anorganik sebagai Upaya Kolektif-Kolaboratif Penanganan Sampah di Kota Yogyakarta

FADLI PUTRA PRATAMA, Dr. Suharman, M.Si.

2024 | Skripsi | Sosiologi

Masyarakat dan pemerintah Kota Yogyakarta menghadapi kompleksitas permasalahan sampah yang bukan hanya masalah lingkungan, namun meliputi masalah sosial. Kompleksitas tersebut meliputi volume timbulan sampah yang meningkat setiap tahun, keterbatasan lahan pengelolaan sampah perkotaan dan ketergantungan terhadap TPA Piyungan. Penutupan TPA Piyungan akibat overcapacity menjadi momentum krusial bagi sistem pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Masyarakat mengalami masalah keterbatasan akses pembuangan sampah. Kondisi ini menyebabkan masalah seperti penumpukan sampah di ruang publik, pembuangan sampah sembarangan, dan pembakaran sampah. Pemerintah Kota Yogyakarta merespon dengan kebijakan pengelolaan sampah yang mengusung nilai kolektif-kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Kebijakan Gerakan Zero Sampah Anorganik. Penelitian ini berupaya menelaah dinamika partispasi masyarakat dalam Kebijakan Gerakan Zero Sampah Anorganik sebagai upaya kolektif-kolaboratif (masyarakat dan pemerintah) dalam penanganan sampah di Kota Yogyakarta. Dinamika partisipasi menjadi penting untuk ditelaah karena aspek kemitraan masyarakat dan pemerintah menjadi marwah dalam kebijakan ini. Disisi lain kemitraan ini menjadi urgensi bersama antara masyarakat dan pemerintah mengingat tantangan yang dihadapi wilayah perkotaan dalam pengelolaan sampah. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus sehingga mendalami dinamika antara pemerintah, produk kebijakan, dan masyarakat. Penelitian ini mengelaborasi Konsep Tangga Partisipasi dalam menelaah partisipasi masyarakat. Secara struktural, kebijakan ini teridentifikasi bersifat top-down (instruksi pemerintah ke masyarakat) tanpa partisipasi masyarakat yang signifikan. Penelitian ini mengidentifikasi partisipasi masyarakat yang rendah dalam perumusan kebijakan. Kondisi tersebut berimplikasi pada kendala-kendala implementasi kebijakan yang tercermin dalam persepsi dan pola adaptasi masyarakat.

The community and government of Yogyakarta City face a complexity of waste problems that are not only environmental problems, but also social problems. These complexities include the volume of waste that increases every year, limited area for urban waste management and dependence on the Piyungan landfill. The closure of the Piyungan landfill due to overcapacity is a crucial moment for the waste management system in Yogyakarta City. The community experiences problems with limited access to waste disposal. This condition causes problems such as piles of garbage in public spaces, littering, and burning garbage. The Yogyakarta City Government responded with a waste management policy that promotes collective-collaborative values between the government and the community. The Yogyakarta City Government has published the Zero Inorganic Waste Movement Policy. This research analyses the dynamics of community participation in the Zero Inorganic Waste Movement Policy as a collective-collaborative action (community and government) in handling waste in Yogyakarta City. The dynamics of participation are important to analyse because the partnership aspect between the community and the government is the spirit of this policy. On the other side, this partnership is a joint urgency between the community and the government considering the challenges faced by urban areas in waste management. This qualitative research uses a case study method to investigate the dynamics between the government, policy products, and the community. This research elaborates on the Ladder of Participation concept in examining community participation. Structurally, this policy is identified as top-down (government instruction to the community) without significant community participation. This research identifies low community participation in policy formulation. This condition has implications for policy implementation constraints that are reflected in community perceptions and adaptation practices.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah Perkotaan, Kebijakan Gerakan Zero Sampah Anorganik, Community Participation, Urban Waste Management, Zero Inorganic Waste Movement Policy