Akses Perempuan Dalam Parlemen Di Indonesia Ditinjau Dari Theory Of Justice John Rawls
INDAH DWI HASTUTI, Dr. Supartiningsih, S.S., M.Hum.; Dr. Laily Muthmainnah, S.Fil., M.A.
2024 | Skripsi | ILMU FILSAFAT
Penelitian ini dilatarbelakangi
oleh masih adanya diskriminasi terhadap perempuan dan berbagai hambatan yang
menyebabkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia hingga
kini belum dapat berjalan maksimal untuk menciptakan kesetaraan. Penelitian ini
menggunakan pemikiran Theory of Justice John Rawls sebagai pisau analisis untuk
mengkritik akses perempuan dalam parlemen di Indonesia. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menelaah affirmative action keterwakilan perempuan di parlemen
Indonesia yang belum dapat berjalan maksimal dan menganalisis keadilan bagi
keterwakilan perempuan dengan teori keadilan John Rawls.
Penelitian ini bersifat
kualitatif secara filosofis menggunakan studi kepustakaan atau library research
dengan sumber pustaka primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah hermeneutika filosofis dengan unsur-unsur metodis berupa
deskripsi, interpretasi, koherensi intern dan refleksi kritis.
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pertama, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan kuota 30%
keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia belum berjalan maksimal, yaitu (1)
kendala sosial, budaya, politik, dan ekonomi; (2) kendala internal dalam diri
perempuan yang mengakibatkan adanya “problem choice”; dan (3) kurangnya sanksi
yang tegas terhadap partai politik. Kedua, prinsip keadilan belum sepenuhnya
terwujud apabila ditinjau dari Theory of Justice John Rawls. Keadilan sosial
menurut Rawls, harus mencakup dua prinsip utama yaitu prinsip kebebasan yang
sama sebesar-besarnya dan prinsip kedua yang terdiri dari dua bagian; a)
prinsip perbedaan, b) persamaan kesempatan yang adil. Oleh karena itu,
penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan
terstruktur sebagaimana prinsip keadilan John Rawls untuk mengatasi berbagai
hambatan yang dialami perempuan.
The research titled is motivated
by the continued existence of discrimination against women and various
obstacles that have caused the 30% quota policy for women's representation in
the Indonesian parliament to date to be unable to work optimally to create
equality. This research uses John Rawls's Theory of Justice as an analytical
tool to criticize the representation of women in parliament in Indonesia. The
purpose of this research is to examine the affirmative action for women's
representation in the Indonesian parliament which has not been able to run
optimally and to analyze justice for women's representation using John Rawls'
theory of justice.
This research is philosophically
qualitative in nature using library research with primary and secondary library
sources. The method used in this research is philosophical hermeneutics with
methodical elements in the form of description, interpretation, internal
coherence and critical reflection.
The research results show that
first, there are several factors that cause the 30% quota policy for women's
representation in the Indonesian parliament to not work optimally, (1) namely
social, cultural, political and economic constraints; (2) internal constraints
within women which result in "problem choices"; (3) as well as the
lack of strict sanctions against political parties. Second, the principle of
justice has not been fully realized when viewed from John Rawls' Theory of
Justice. Social justice, according to Rawls, must include two main principles,
namely the principle of maximum equal freedom and the second principle which
consists of two parts; a) the principle of difference, b) fair equality of
opportunity. Therefore, this research emphasizes the need for a more holistic
and structured approach according to John Rawls' principles of justice to
overcome the various obstacles experienced by women.
Kata Kunci : Akses perempuan, Parlemen, Affirmative action, DPR RI, Theory of Justice, John Rawls
