Collaborative Governance dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Program Desa Tumis (Tuntas Kemiskinan) Kabupaten Sragen

ZAHIDAH AQILA SHOFIANA, Dr. Wawan Mas`udi, S.IP., M.P.A., Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penelitian ini mengkaji proses dan dinamika collaborative governance dalam program Desa Tumis. Program Desa Tumis merupakan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Seiring dalam prosesnya, perspektif collaborative governance berkontribusi dalam efektivitas program Desa Tumis sebagai program pengentasan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif dalam program Desa Tumis berkembang secara bertahap. Pada variabel starting condition, terdapat ketidakseimbangan partisipasi antar aktor. Variabel facilitative leadership, yang diwakili oleh peran bupati sebagai fasilitator dan mediator, sangat penting dalam mendorong partisipasi aktif dan membangun kepercayaan antara semua pihak yang terlibat. Variabel institutional design terdiri dari aturan formal dan institusi terlibat yang memiliki wewenang pada masing-masing ranah dan saling berkaitan serta berkoordinasi satu sama lain menghadirkan struktur yang memperkuat proses kolaborasi. Variabel collaborative process berjalan secara efektif.

This study examines the process and dynamics of collaborative governance in the Desa Tumis program. The Desa Tumis program is a poverty alleviation program in Sragen Regency that involves the government, community, and private sector. Along with the process, the collaborative governance perspective contributes to the effectiveness of the Desa Tumis program as a poverty alleviation program. The research method used is qualitative with a case study approach. The results of the study indicate that the collaborative process in the Desa Tumis program developed gradually. In the starting condition variable, there is an imbalance in participation between actors. The facilitative leadership variable, represented by the role of the regent as a facilitator and mediator, is very important in encouraging active participation and building trust between all parties involved. The institutional design variable consists of formal rules and institutions involved that have authority in each realm and are interrelated and coordinate with each other to present a structure that strengthens the collaboration process. The collaborative process variable runs effectively.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Desa Tumis Sragen, Pengentasan Kemiskinan