Strategi Lembaga Penyelenggara, Aparat Negara dan Peserta Pemilu dalam Manajemen Konflik Pemilu Bentrok Simpatisan Organisasi Sayap Partai (OSP) PDI-P dan PPP Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2024

CINDY AULIA FITRIANA, Hasrul Hanif, S.I.P., M.A, Ph. D.

2024 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan tingkat kerawanan sosial-politik yang perlu diwaspadai selama tiga pemilihan umum (pemilu) berturut-turut sejak tahun 2014, 2019, dan 2023. Bentuk kerawanan sosial-politik yang diwaspadai adalah bentrok antara pendukung atau simpatisan dari partai politik berideologi nasionalis (PDI-P) dengan partai politik berideologi agamis (PPP). Bentrokan terjadi karena faktor historis dan heterogenitas sosial politik di Kabupaten Sleman. Melihat potensi konflik yang memungkinkan muncul kembali di pemilu tahun 2024, maka diperlukan pencegahan dan manajemen konflik yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pemetaan potensi konflik pemilu dan pengelolaan konflik pemilu, baik yang bersifat preventif maupun resolusi setelah terjadinya konflik yang dilakukan lembaga penyelenggara, aparat negara dan peserta pemilu di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian berasal dari data primer yang dilakukan dengan wawancara semi terstruktur kepada KPU; Bawaslu; Polresta Sleman; Partai Politik PDIP dan PPP; warga yang menjadi korban bentrokan; dan simpatisan underbow dari kedua partai. Sedangkan data sekunder berasal dari sumber-sumber literatur buku, jurnal, data dari instansi pemerintahan yang relevan terkait pemilu di Kabupaten Sleman dan media jurnalistik terverifikasi.

 

Temuan penelitian menunjukkan secara heterogenitas sosial dan politik, Kabupaten Sleman terbukti memiliki banyak kelompok masyarakat. Perseteruan antara simpatisan laskar PDI-P dan PPP di Sleman sebagai dua kelompok politik telah berlangsung sejak era Orde Baru. Faktor internal bentrokan adalah (1) dendam-dendam lama yang diwariskan. (2) kultur simpatisan dalam merayakan pesta demokrasi yang melibatkan alkohol, (3) konvoi yang mengganggu lalu lintas, dan (4) melanggar aturan menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh provokator dari kelompok lain dan pengelolaan jadwal kampanye yang belum tepat. Berdasarkan data penelitian, jumlah konflik bentrok antar simpatisan di pemilu 2024 menurun dan selalu terjadi saat masa kampanye. Strategi dari para lembaga untuk melakukan upaya preventif dan memanajemen konflik antar simpatisan saat pemilu dilakukan dalam bentuk koordinasi lintas sektor dan fokus pada program kerja masing-masing lembaga dan telah memiliki kesadaran untuk saling membutuhkan, namun perlu mewaspadai ego sektoral. Sedangkan pencegahan konflik dilakukan dengan proses sosialisasi persuasif dan pengadaan forum diskusi. Jika konflik sudah terjadi, maka resolusi konflik yang dilakukan adalah mediasi, ajudikasi, dan tindakan koersif. 

Sleman Regency is an area with a level of socio-political vulnerability that needs to be watched out for during three consecutive general elections (elections) since 2014, 2019 and 2023. The form of socio-political vulnerability that needs to be watched out for is clashes between supporters or sympathizers of political parties with nationalist ideologies. (PDI-P) with a political party with a religious ideology (PPP). The clash occurred due to historical factors and socio-political heterogeneity in Sleman Regency. Seeing the potential for conflict to reappear in the 2024 election, proper conflict prevention and management is needed. Therefore, this research aims to see how the mapping of potential election conflicts and the management of election conflicts, both preventive and resolution after a conflict occurs, is carried out by election organizing institutions, state apparatus and participants in Sleman Regency. The research method used is a type of qualitative research with a case study approach. Research data comes from primary data conducted through semi-structured interviews with the KPU; Bawaslu; Sleman Police; PDIP and PPP Political Parties; residents who are victims of clashes; and sympathizers from both parties. Meanwhile, secondary data comes from literary sources, books, journals, data from relevant government agencies related to elections in Sleman Regency and verified journalistic media.

Research findings show that in terms of social and political heterogeneity, Sleman Regency is proven to have many community groups. The feud between PDI-P and PPP sympathizers in Sleman as two political groups has been going on since the New Order era. The internal factors of the clash are (1) old grudges inherited. (2) a culture of sympathizers in celebrating democracy parties involving alcohol, (3) convoys that disrupt traffic, and (4) breaking the rules using exhausts that do not comply with standards. Meanwhile, external factors were caused by provocateurs from other groups and inappropriate management of the campaign schedule. Based on research data, the number of clashes between sympathizers in the 2024 elections has decreased and always occurs during the campaign period. The strategy of institutions to make preventive efforts and manage conflicts between sympathizers during elections is carried out in the form of cross-sector coordination and focus on the work programs of each institution and have an awareness of each other but need to be aware of sectoral egos. Meanwhile, conflict prevention is carried out through a persuasive socialization process and the provision of discussion forums. If a conflict has occurred, then the conflict resolution carried out is mediation, adjudication and coercive action.

Kata Kunci : konflik pemilu, Kabupaten Sleman, underbow partai politik