Studi implementasi kebijakan pedoman tatalaksana pelayanan publik :: Studi kasus UPTSA Pemerintah Kota Jogjakarta

IBTY, Idham, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum merupakan salah satu kebijakan terpenting yang menjadi rujukan pelayanan publik administrasi kependudukan, perizinan serta pelayanan publik lainnya. Di kebanyakan kabupaten dan kota, hal tersebut diselenggarakan melalui pelembagaan pelayanan terpadu dengan penerbitan kebijakan yang disesuaikan dengan kepentingan daerah. Di kota Jogjakarta dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Bersamaan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pada tahun 2003 belum diketahui bagaimana implementasi kebijakan nasional tersebut dilaksanakan UPTSA Kota Jogjakarta. Oleh karena itu Studi Implementasi Kebijakan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja unit kerja layanan publik tersebut. Selain itu, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya di era otonomi dan desentralisasi. Studi dilakukan melalui kajian bersama oleh pelaksana UPTSA bersama stake holder tentang kebijakan, indikator kinerja, penilaian indikator kinerja, pembahasan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan unit kerja sampai dengan perumusan strategi pengembangan kinerja organisasi. Untuk mengetahui tingkat kapasitas dan konsensus pelaksanaan pelayanan, pengukuran dilakukan dengan metode self assessment dengan adaptasi perangkat organizational capacity assessment. Sedangkan perumusan strategi perbaikan kebijakan dan pengembangan kinerja organisasi pelaksana pelayanannya dilakukan dengan teknik analisis lojik atas kerangka kerja dengan pelibatan para pihak yang berkepentingan terhadap UPTSA. Hasil studi menunjukkan bahwa Kebijakan Menpan tersebut telah diintegrasikan dalam Kebijakan Daerah, namun belum secara substansial melalui pendekatan dan strategi program secara komprehensif. Kesimpulan Studi adalah kebijakan belum fungsional akibat isi kebijakan dan keterkaitannya dengan berbagai kebijakan lain yang tumpang-tindih, dukungan risorsis yang terbatas, serta arahanarahan kebijakan dari pucuk pimpinan pada setiap tataran pemerintah dan unit kerjanya yang kurang konsisten terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan belum bersifat compliance. Bahwa terdapat realitas obyektif kebijakan ini masih diadopsi oleh Pemerintah Kota Jogjakarta dalam penyelenggaraan UPTSA untuk pelayanan administrasi perizinan, maka sewajarnya dilakukan penundaan pelaksanaan kebijakan dengan modifikasi atau strategic delay. Utilisasi pelayanan publik UPTSA dapat meningkat apabila Pemerintah Kota Jogjakarta menjadikannya sebagai unit kerja yang memiliki kewenangan penuh dengan dilengkapi Perda yang memuat perbaikan kebijakan perizinan, tatalaksana pelayanan administrasi perizinan dan mekanisme pelayanan serta perangkat pengukuran kinerja unit kerja tersebut yang berorientasi kepuasan publik pengguna.

The policy of the Minister in charge of the Making of Efficient Use of Government Employees No. 81/1993 on Public Service Governance Guidelines is one of the most important policies referred for public services in citizenship administration, licensing, and other public services. In most regencies and cities, it is implemented through the establishment of integrated services by issuing policies relevant to local interest. In Jogjakarta municipality One-Stop Integrated Service Unit (UPTSA) implements such task. In relation to the implementation of local autonomy, in 2003 it was not clear how UPTSA of Jogjakarta Municipal Government implemented the national policy. The objectives of this study are to identify the performance of the unit in implementing public services and to identify the factors affecting the success of the implementation in autonomy and decentralization era. The study includes joint analysis on policies, performance indicators, performance indicator evaluation, constraints and inducements that the unit has to perform its duty, and formulation of organizational performance development strategy by the UPTSA executives in cooperation with stake-holders. The capacity and consensus of the service provision were measured by self-assessment which is the adaptation of organizational capacity assessment tool. The policy improvement strategy and the improvement of organizational performance were formulated by logical framework analysis by involving multi stake-holders. The results of the study suggest that the policy of the Minister of Government Apparatus Empowerment has been integrated in Local Policies, but it has not been substantially and comprehensively implemented. It can be concluded that the policy has not been functional because of the overlapping of the policy with other policies, limited resources, and inconsistent top-down instruction and guidelines at every level of governmental unit. Therefore the policy has not been compliantly implemented. Because the municipal government of Jogjakarta only recently adopts this policy, it is reasonable to employ strategic delay for the policy. Public service of UPTSA may be optimally utilized when the municipal government of Jogjakarta gives the unit full authority backed up by local regulations that deal with improvement of licensing policy, licensing administration services, and mechanism of service provision as well as the evaluation parameters for the work unit in order to provide better services.

Kata Kunci : Kebijakan Pedoman Tatalaksana Pelayanan Publik,Implementasi