Analisis Pelindungan Terhadap Harta Waris Anak Yatim Piatu Di Bawah Umur

Adryani Kinasih Hendarto, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Serangkaian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum terhadap harta waris anak yatim piatu di bawah umur dari risiko penyalahgunaan harta waris oleh wali anak. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi mekanisme hukum perdata Indonesia dalam melindungi harta waris anak yatim piatu, terutama untuk mencegah penyalahgunaan oleh wali anak yang diberi tanggung jawab mengelola harta tersebut. Dengan metode yuridis- empiris, penelitian ini menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang- undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur prinsip-prinsip hukum waris serta wawancara lapangan untuk memperoleh perspektif praktis dari narasumber terkait. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia telah menetapkan mekanisme pengaturan yang jelas mengenai perwalian, termasuk pengelolaan harta waris anak yatim piatu. Mekanisme ini mencakup kewajiban wali untuk bertindak dalam kepentingan anak dan adanya pengawasan hukum melalui pengadilan terhadap tindakan wali. Selain itu, hak ahli waris, seperti legitimate portie dan asas hereditatis petitio, telah diatur untuk memastikan bahwa bagian waris yang diterima oleh anak yatim piatu sesuai dengan hak mereka. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun regulasi yang ada sudah cukup memadai, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kelemahan, seperti kurangnya pengawasan efektif terhadap wali dan rendahnya pemahaman ahli waris di bawah umur mengenai hak-hak mereka. 

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan hukum secara lebih ketat dan konsisten, serta perlunya edukasi bagi anak yatim piatu mengenai hak waris dan peran wali dalam mengelola harta waris. Audit reguler terhadap pengelolaan harta oleh wali juga penting untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan penerapan yang lebih efektif, diharapkan pelindungan hukum terhadap harta waris anak yatim piatu di bawah umur dapat lebih optimal, sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi dengan baik. 

This legal research aims to examine and analyze the legal protection of the inheritance rights of underage orphans. Specifically, this study explores the mechanisms within Indonesian civil law designed to protect the inheritance of underage orphans and prevent its misuse by guardians entrusted with managing these assets. Employing both juridical and empirical methods, this research combines an analysis of relevant legal frameworks, such as the laws of the Republic of Indonesia and the Indonesian Civil Code, with field interviews to gain practical insights from relevant sources. 

The findings indicate that Indonesian civil law has established clear regulatory mechanisms regarding guardianship, particularly in managing orphans' inheritance. These mechanisms include the obligation of guardians to act in the child's best interests and judicial oversight to ensure the guardian’s actions are lawful. Additionally, the rights of heirs, such as the legitimate portie and the principle of hereditatis petitio, are well-regulated to ensure that orphans receive their rightful share of the inheritance. However, the study also found weaknesses in practice, including insufficient oversight of guardians and limited awareness among underage heirs regarding their rights. 

This study recommends stricter and more consistent legal oversight, along with educational efforts to raise awareness among underage orphans about their inheritance rights and the role of guardians in managing these assets. Regular audits of guardians' management of inheritance are also essential to prevent misuse. With more effective implementation, it is expected that legal protection for the inheritance of underage orphans will be optimized, ensuring that their rights are safeguarded. 

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Hukum Waris, Anak Yatim Piatu Di Bawah Umur, Penyalahgunaan Wali Anak, Legitimate Portie, Hereditatis Petitio.