Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat Kedung Ombo :: Studi kasus penanganan masalah sosial akibat pembangunan Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali

MULYONO, Joko, Dr. Nasikun

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan (policy research) dengan lokasi penelitian lapangan di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Teknik pengambilan sampel secara purposif sampling. Sampel tersebut didasarkan pada 3 jenis Populasi yaitu Pejabat Pemerintah, LSM dan Masyarakat Kedung Ombo. Teknik pengumpulan data dilakukan secara field research, survey dan studi dokumentasi dengan analisis deskriptif eksplanatory. Hasil penelitian menunjukkan tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kedung Ombo untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Isi kebijakan berupa pelaksanaan program pengentasan 3K yaitu kemiskinan, keterbelakangan dan keterisoliran. Kelompok sasaran kegiatan adalah masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kedung Ombo pada khususnya. Dalam kegiatan tersebut telah dilaksanakan 136 proyek pada tahun 1998-2002, menghabiskan anggaran Rp. 33.747.461.800,- atau 83,67% dari total anggaran Rp. 40.335.306.325,- yang teralokasikan untuk penanganan permasalahan Kedung Ombo di Propinsi Jawa Tengah. Terkait dengan gugatan perdata yang pernah dimenangkan 54 warga Kedungpring pada tingkat Kasasi MA tahun 1991 dengan nilai nominal Rp. 4.057.549.425,-, berdasarkan perhitungan sampai dengan tahun 2002, mereka telah menerima kompensasi dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat senilai Rp. 13.499.735.800,- Dampak kebijakan tersebut dalam jangka pendek meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Waduk Kedung Ombo. Dalam jangka panjang tidak ada yang bisa menjamin oleh karena Pertama, kurang apresiasi dan respon positif masyarakat dan pelibatan pihak ketiga seringkali menimbulkan permasalahan baru. Kedua, dengan model penanganan permasalahan yang tanpa target, tanpa petunjuk pelaksanaan, penanganan permasalahan Kedung Ombo tidak akan efektif dan berpotensi menjadi permasalahan baru dikemudian hari. Penelitian ini merekomendasikan Pertama, perlu diteruskan program tersebut. Kedua, dengan keberhasilan relokasi sebagai kompensasi di Kedungpring, hendaknya dilakukan perhitugan yang sama di tempat lain. Ketiga, perlu adanya kesepakatan yang jelas antara Pemerintah dan masyarakat Kedung Ombo, kapan permasalahan Kedung Ombo dianggap selesai. Keempat, Perlunya desentralized intitution untuk menjembatani kepentingan Pemerintah dan Masyarakat Kedung Ombo

This is policy research with field research at underdistrict Kemusu Distric Boyolali Central of Java Province. Technique of intake sample by purposive sampling. This sample relied by 3 population types Governmental Functionary, Non Government Organization and Society of Kedung Ombo. Technique of data collecting conducted in field research, survey and documentation study with the descriptif explanatory of analysis. Result of research show the target of activity of empowerment Society of Kedung Ombo to increased social prosperity. Fill the policy in the form of execution of program pengentasan 3K that poorness, underdevelopment and insolation situated. This target group of activity are society in general and Society of Kedung Ombo especially. Implementation program which have 136 project on 1998-2002 finishing with budget equal to Rp. 33.747.461.800,- or 83,67% from totalizeing budget equal to Rp. 40.335.306.325,- what alocation for the handling of problems of Kedung Ombo in Central Java Province. Related to civil suing which have been won by 54 citizen Kedungpring storey, level of Kasasi MA at 1991 with the total value Rp. 4.057.549.425,- pursuant to calculation up to year 2002, them have accepted the compensation in the form of activity of society empowerment the price of Rp. 13.499.735.800,- The policy impact in short-range proven by have improved the social prosperity at Dam Area of Kedung Ombo society, but for long term nothing that can guarantee. That thing is, First less positive apreciated and respon from society and entagling third party during the time oftentimes generate the the new problem. Second, with model of problems handling which is without goals, without execution guide, opening opportunity potential problems at the other days. This research recommended, First to be continue about this program. Second with succes of relocation in Kedungpring should be as the same as calculating at the other cases. Third urgently of agreement between government and Kedung Ombo society, when Kedung Ombo problem be opinion finish. Fourth, urgently decentralized intitution for activity as brige between government and Kedung Ombo society in their disputes.

Kata Kunci : Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat,Pembangunan Waduk Kedung mbo, Kedung Ombo problem, empowerment society and compensation