Manajemen pengelolaan barang daerah di Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara

HARUN, Ridwan, Dr. Yeremias T. Keban

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Beberapa kelemahan umum pengelolaan barang inventarisasi milik daerah di Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara adalah tidak berjalannya secara optimal para penanggungjawab atau fungsi-fungsi organisasi dalam pengelolaan dan penatausahaan barang pada lembaga beserta jajarannya, ketidaklengkapan dan pelaporan pada setiap bagian-bagian organisasi, dan kurangnya pengetahuan ketrampilan petugas pelaksana pengelola barang. Penelitian mengenai manajemen pengelolaan barang daerah di Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara bertujuan untuk mengetahui proses perencanan barang yang terjadi dan untuk mengetahui hambatan-hambatan proses perencanan barang di Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berusaha mengetahui permasalahan perencanaan pengelolaan barang daerah di Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pembiayaaan pengadaan barangbarang daerah di Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara masih belum optimal karena minimnya dana untuk pengadaan barang bergerak maupun barang tidak bergerak dalam mata Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Maluku Utara. Inventarisasi barang-barang daerah di Biro Umum dan Perlengkapan, Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara masih dilakukan secara manual namun sudah cukup efektif untuk mengelola barang-barang daerah karena invetarisasi jumlah dan jenis barang daerah belum banyak. Lemahnya perencanaan dan pengadaan barang, pemeliharaan dan pembiayaan menjadi faktor penghambat dalam manajemen pengelolaan barang-barang daerah. Pemanfaatan barang-barang daerah belum dilakukan secara optimal karena kurangnya ketrampilan kerja pegawai terutama yang berkaitan dengan pengggunaan teknologi baru dengan komputerisasi. Perilaku aparatur pengelola barang-barang daerah masih belum memiliki norma dan etika sebagai pengelola barang daerah sebagai akibat dari pengusaha swasta sebagai mitra kerja yang selalu menghendaki jalan pintas dalam memperoleh tender pengadaan barang dan penunjukan langsung pengadaan barang. Budaya kerja pengelola barang-barang daerah di Biro Umum dan Perlengkapan, Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara belum mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan barang-barang daerah karena penunjukan tender masih bersifat nepotisme sehingga mengakibatkan biaya ekonomi tinggi dalam pengadaan barang-barang daerah. Hendaknya dalam perencanaan barang daerah melalui tender maupun penunjukkan langsung dengan pihak ketiga dilakukan secara transparan sehingga bisa mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang

General weaknesses of management of local-owned goods in local secretariat Office of North Maluku Province were less optimum organizational function in managing and administering goods in the organization, incomplete reporting, and lack of personnel capability. A study on management of goods owned by local government in Local secretariat office of North Maluku province aimed to investigate goods planning process and obstacles in implementation of the process. It used qualitative method to identify problems there. Result of the study indicated that financing of goods procurement in the institution was less optimal due to limited fund to get them, both moving goods or fixed goods, in post of Regional Budget in the province. Recording of the goods was still done manually but effective enough to manage the goods because of still few amount and types of goods. Weak goods planning and procurement, maintenance and financing are obstacles in the goods management. Use of local-owed goods was not optimal because of lack of personnel skill especially that relate on use f computers. There is no norms or ethic as keeper and administrator of local-owned goods due to private partners often bypassing in getting procurement bid or direct appointment. Working culture of personnel in charge of managing them have not been able to improve effectiveness in managing localowned goods due to bid appointment was still based on nepotism result in high economic cost. For the future, goods planking by tender or direct appointment should be done transparently that may decrease deviation in goods procurement

Kata Kunci : Pemda TkI,Sekretariat Daerah,Pengelolaan Barang