Kemitraan pemerintah dan LSM dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nabire :: Studi kasus Gerakan Pembangunan Menuju Nabire Baru sebagai upaya pemberdayaan masyarakat

GOBAI, Joni, Dr. Muhadjir Darwin

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Monopoli pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik telah membatasi partisipasi masyarakat dan menghambat laju pembangunan daerah. Perubahan sosial, politik dan ekonomi disertai kompleksitas masalah mendorong terjadinya perubahan dominasi peran pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan. Partisipasi institusi-institusi lokal dalam memenuhi tuntutan perubahan tersebut sudah saatnya untuk diperjuangkan dalam suatu hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Melalui hubungan kemitraan yang dibangun dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi proses pemberdayaan masyarakat yang sangat rentan terhadap dampak perubahan yang terjadi. Sehingga meIalui peningkatan kapasitas masyarakat, mampu menghadapi masalah yang dihadapi secara peribadi dan kelompok di lingkungannya. Partisipasi lntitusi Lokal terutama LSM dalam proses pembangunan daerah telah diupayakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire. Realisasinya melalui pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah dan LSM dalam pelaksanaan pembangunan yaitu Gerakan Pembangunan Menuju Nabire Baru (GNB) dengan tiga pilar utamanya yaitu, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Strategi pembangunan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat menuju kemandirian daerah. Untuk mengetahui urgensi kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui GNB, penelitian ini secara khusus mengkaji peran Pemen'ntah Daerah dan LSM dalam pelaksanan GNB sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam mencapai maksud penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung serta pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan. Kemudian dianalisis secara deskriptif dan diiterpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah masih sangat dominan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Karena dalam pelaksanaan tiga pilar utama GNB, banyak Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan dalam bidang peningkatan sumber daya manusia (SUM). Pengembangan peran LSM di bidang pemberdayaan ekonomi dan pelayanan kesehatan masih kurang karena kendala finansial, fasilitas, manajemen, dan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam menjalankan kegiatan tersebut. Atas dasar hasil penelitian di atas dapat disarankan, dalam mempercepat laju pembangunan daerah di berbagai bidang pemerintah dapat memben’kan perhatian dan dukungan pada LSM yang bergerak di bidang ekonomi dan kesehatan. Hal ini dapat direalisasi misalnya dengan penyediaan fasilitas, modal, yang dalam pengelolannya dipercayakan penuh kepada LSM. Dengan demikian proses pemberdayaan masyarakat dalam tiga bidang pokok tersebut dapat tercapai secara terpadu dan berkelanjutan.

Local government monopoly, in providing public service, has limited to society participation and restricted local development rate. Social, political and economic changes, followed by problem complexity, motivate occurrence of changes in the government role domination in facing the change challenges. Participation of local institutions in meeting the change demand has now been struggled in a partnership relation giving mutually significant contribution to highly stretched society empowerment on resulting change impact. So that, increase in society capacity can face individual and group problems in its environment. Participation of local institution, especially LSM (Society Autonomy Institution) in processing the local development, has been tried by the local government of Nabire district- lts realization is through partnership development of local government and LSM in performing development, GNB (Development Movement to New Nabire) with following major pillars: People Economic Empowerment, Increase of Health Service and Increase of Human Resources (HR). Development strategy with approach to meeting basic needs is expected to empower the society through increase of society capacity to the local autonomy. To understand the partnership urgency in order to empower the society is through GNB as effort for society empowerment. ln reaching the goal of study, I used qualitative method with data collection technique through field interview and observation and collection of relevant data. Then, the data were analyzed descriptively and interpreted. The results of study indicated that the role of government is still very dominant in processing the society empowerment. Because, in performing three major pillars of GNB, many LSMs play a role in aspects of HR increase. The development of LSM role in economic and health service empowerment is still poor because of barriers of professional finance, facility, management, and HR in doing the activities. Based on the results of study, it can be recommended that acceleration of the rate of local development in various aspects of government can give attention and support at LSM operating in aspects of economic and health. It can be realized, for example, by providing facility, capital, whose management is fully relied on LSM. Thus, process of society empowerment in three major pillars can be reached integrally and continuously.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat,Kemitraan Pemerintah dan LSM, Patnershp Local Governance and NGO, Development, Empowerment