Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Perhutanan Sosial bagi Peningkatan Kesejahteraan - Studi Kasus KTH Paloil Tob di Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Alejandro Bria Seran, Dr. Hempri Suyatna, S. Sos., M.Si.

2024 | Skripsi | ILMU SOSIATRI

Paradigma pengelolaan kawasan hutan sebelum adanya Program Perhutanan Sosial adalah pengelolaan hutan oleh negara dimana masyarakat hanya sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan pengelolaan perkebunan dan kehutanan. Maka sebelum adanya Perhutanan Sosial, permasalahan lahan hutan seperti pembalakan liar, pembakaran hutan dan pemukiman banyak terjadi di kalangan Masyarakat desa. Maka dari itu pemerintah mencoba untuk merubah paradigma dengan mengusung program Perhutanan Sosial. Maka dengan hadirnya program Perhutanan Sosial, pemberdayaan terhadap Masyarakat desa bertujuan untuk mengubah taraf hidup mereka. Di Desa Sillu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, terdapat salah satu KTH atau biasa disebut kelompok tani hutan yang sudah berdiri sejak lama namun tidak efektif yang sekarang sedang berkembang adalah KTH Paloil Tob.

Penelitian ini dilakukan untuk dapat melihat proses dan juga hasil dari pemberdayaan melalui program Perhutanan Sosial yang dilakukan terhadap KTH Paloil Tob. Penelitian ini menggunakan Teori Pemberdayaan ACTORS dan Teori Partisipasi untuk melihat dan menganalisis proses dan hasil pemberdayaan yang terjadi kepada KTH Paloil Tob hingga dapat berkembang seperti saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan harapan untuk dapat menggambarkan proses dan hasil pemberdayaan yang terjadi dengan jelas, dalam metode penelitian ini, menggunakan proses pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara yang berjumlah sebanyak dua puluh lima informan yang terdiri dari dua puluh informan anggota KTH Paloil Tob terbagi lima pengurus inti dan lima belas sebagai anggota KTH Paloil Tob, satu informan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, satu informan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan tiga dari penyuluh pendamping.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa proses pemberdayaan kepada KTH Paloil tob terjadi dapat dikatakan dengan cukup baik karena hasil dari pemberdayaan tersebut adalah peningkatan taraf hidup anggota dan kemandirian kelompok. Dapat dilihat dari kelompok yang dapat melakukan identifikasi dan menyelesaikan permasalahan serta memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Meningkatnya keyakinak terhadap kemampuan kelompok untuk mengatur internal kelompok. Kepercayaan yang diberikan untuk melakukan pengelolaan anggaran, perencanaan dan pengembangan usaha, pengelolaan potensi dan produksi sehingga menuju kemandirian. Terbentuknya rasa tanggung jawab kelompok untuk menjaga dan mengelola hutan secara arif, kurangnya kerusakan hutan, potensi mete yang meningkat dan pendapatan yang meningkat. Maka KTH Paloil Tob dapat berkembang hingga bisa mencapai tahap winawiyata widyakarya yang merupakan satu satunya yang berada di NTT. Meskipun begitu masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dalam melakukan pemberdayaan terhadap KTH Paloil Tob, seperti kurangnya partisipasi dari Pemerintah Desa Sillu, penyusunan kebijakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah untuk percepatan Perhutanan Sosial, meningkatkan kolaborasi antar stakeholders dalam hal pendanaan, bimbingan, bahan baku dan pemasaran serta memaksimalkan peran serta anak muda dan Perempuan di dalam KTH Paloil Tob.

The paradigm of forest area management before the Social Forestry Program existed was state-managed forestry, where communities served primarily as labor in plantation and forestry management. Issues such as illegal logging, forest fires, and extensive settlements were prevalent among rural communities prior to Social Forestry. Consequently, the government endeavored to shift this paradigm through the introduction of the Social Forestry Program. This program aimed to empower rural communities to improve their standard of living. In Sillu Village, Kupang Regency, East Nusa Tenggara, there is one such Forest Farmer Group (KTH), locally known as KTH Paloil Tob, which has existed for some time but is now undergoing development to become effective.

This study was conducted to observe the process and outcomes of empowerment through the Social Forestry Program applied to KTH Paloil Tob. The research employed the ACTORS Empowerment Theory and Participation Theory to examine and analyze the empowerment process and outcomes for KTH Paloil Tob's current development. The study utilized a qualitative descriptive method to clearly depict the empowerment process and outcomes. Data collection methods included observation, documentation, and interviews with twenty-five informants: twenty members of KTH Paloil Tob (comprising five core managers and fifteen members), one informant from the East Nusa Tenggara Provincial Department of Environment and Forestry, one from the Environmental and Forestry Training Center, and three extension officers.

Based on the research findings, it is evident that empowerment for KTH Paloil Tob was achieved through intensive mentoring, support, group protection, and legalization, resulting in improved livelihoods for members and group self-sufficiency. The group demonstrated enhanced capabilities in problem identification and resolution, as well as maximizing their potential. There was increased confidence in the group's ability to manage internal affairs, budgeting, planning, business development, resource management, and production, thereby progressing towards self-reliance. The group developed a sense of responsibility for prudent forest management, leading to reduced forest damage, increased meteorological potential, and higher incomes. Consequently, KTH Paloil Tob has advanced to achieve the status of winawiyata widyakarya, the only group in East Nusa Tenggara to do so. However, challenges remain, such as improving village government participation, drafting local regulations to expedite Social Forestry, enhancing collaboration among stakeholders for funding, guidance, raw materials, and marketing, and maximizing the involvement of youth and women within KTH Paloil Tob.

Kata Kunci : Perhutanan Sosial, KTH Paloil Tob