Kualitas proses pemilihan pamong desa di Kabupaten Bantul :: Penelitian tentang pelaksanaan pemilihan pamong desa di Desa Poncosari, Desa Murtigading dan Desa Banguntapan Kabupaten Bantul

IRWANTO, Danang, Prof.Dr. Riswandha Imawan

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Thesis ini mencoba untuk mengidentifikasi pelaksanaan pemilihan pamong desa di Kabupaten Bantul sesudah diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mengidentifikasi pelaksanaan pemilihan pamong desa yang dijiwai oleh semangat otonomi dan demokratisasi desa yang mengedepankan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat desa dalam suatu proses penentuan kebijakan publik. Pemilihan pamong desa di Kabupaten Bantul sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dilakukan melalui ujian seleksi di tingkat Kabupaten. Sistem ini menempatkan pemerintah kabupaten sebagai pihak yang sangat menentukan terhadap hasil akhir proses pemilihan. Selain itu dalam proses seleksi tersebut ditengarai telah melahirkan praktek-praktek yang jauh menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, seperti adanya pembatasan bagi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pamong desa, tidak dilibatkannya warga masyarakat dalam memilih pimpinan publiknya, serta adanya praktekpraktek money politic yang dilakukan oleh para bakal calon pamong desa. Pelaksanaan pemilihan pamong desa di Kabupaten Bantul sesudah diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 berubah secara drastis, pemilihan pamong desa tidak lagi dilakukan melalui ujian seleksi di tingkat kabupaten, tetapi melalui pemilihan secara langsung oleh seluruh warga masyarakat desa yang telah mempunyai hak pilih. Pemilihan pamong desa melalui pemilihan secara langsung diharapkan akan mampu menegakkan proses demokratisasi di tingkat desa dan sekaligus diharapkan mampu menghilangkan praktek-praktek yang jauh menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Namun kenyataannya berbeda, pemilihan pamong desa secara langsung ternyata masih saja diwarnai oleh praktek-praktek penyimpangan demokrasi dalam bentuk praktek-praktek politik uang dan pemaksaan kehendak. Penelitian ini mencoba untuk mencari penyebab utama mengapa masih terjadi adanya kegagalan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan pamong desa di Kabupaten Bantul, sekaligus mencari jalan keluar yang dapat digunakan untuk mengantisipasi agar bentukbentuk penyimpangan demokrasi tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan pemilihan pamong desa di Kabupaten Bantul di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, diketahui penyimpangan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan pamong desa disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat desa dan kurang optimalnya fungsi pengawasan pelaksanaan pemilihan pamong desa yang dilakukan oleh lembaga pengawas di tingkat desa

This thesis tries to identify performance of village apparatus election in Bantul district after validating Law No. 22 Year 1999 on the local government, implementation of village apparatus election spirited by village autonomy and democratization prioritizing empowerment and involvement of village society in process of public policy determination. The village apparatus election in Bantul district before validating Law No. 22 Year 1999 was done by selection test in district level. This system locates the district government as a party that highly determines final result of election process. In addition, the selection process enables birth of far biased practices from democratic principles, such as, limitation of a person to self recruit a village apparatus, not involve society member in selecting public leadership, and presence of money politic practice by prospective village apparatuses. The village apparatus election through direct election is expected to be able to erecty process of democratization in village level and avoid practices far biasing from democratic principles. However, the fact is different, the direct election of village apparatus is disturbed by democracy-deviation practices in form of money politic practice and desire force. This study tries to find major causes why democracy-deviation exists in Bantul district, as well as make solution used for anticipating in order that forms of democracy deviation do no longer occur in performing the village apparatus election apparatus election in Bantul district in future. Based by gathered data, know that democracy deviations are caused by low-level of awareness democracy in village society and not optimal function of observation in election. Socialization and cunstruction for village society about the meaning of democracy, and formed watcher institution having character of independency that truly can and want to upholding democracy in village level is an alternative to solve democracy deviation problem

Kata Kunci : Pamong Desa,Kualitas Proses Pemilikan