Implementasi kebijakan bidang Kehutanan di Kabupaten Indragiri Hilir :: Studi kasus Perda Nomor 61 Tahun 2000

JUNAIDY, Prof.Dr. Sjafri Sairin

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangan di bidang kehutanan. Walaupun pelimpahan kewenangan tersebut masih terjadi tarik ulur akibat kepentingan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengeluarkan berbagai kebijakan bidang kehutanan salah satunya melalui Perda Nomor 61 Tahun 2000 tentang Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan. Perda tersebut telah memasuki tahun ketiga diimplementasikan, namun terlihat belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan bidang kehutanan melalui proses implementasi Perda Nomor 61 Tahun 2000 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat sehingga tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Variabel-variabel yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Kondisi Lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua kegiatan pokok yang dilakukan dalam rangkaian proses implementasi Perda Nomor 61 Tahun 2000 yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengamankan Lalu Lintas Hasil Hutan, hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berhasil terwujud dengan telah dapat dipungutnya retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan. Padahal retribusi tersebut dapat dipungut secara optimal jika kegiatan mengamankan lalu lintas hasil hutan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Implementasi Perda Nomor 61 Tahun 2000 dipengaruhi oleh faktor-faktor Sumber Daya Manusia yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih kurang, dan Lingkungan sosial dan ekonomi yang kurang mendukung. Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan berkaitan dengan hambatan yang dihadapi dalam rangka implementasi Perda Nomor 61 Tahun 2000 adalah untuk segera membentuk UPTD pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia implementator melalui peningkatan pendidikan aparat yang ada, memanfaatkan pengalaman aparat dan rekrutmen pegawai baru, dan Pemerintah Daerah mengadopsi sistem Hutan Kemasyarakatan untuk mengatasi kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak kondusif. Sehingga implementasi Perda Nomor 61 Tahun 2000 sebagai salah satu kebijakan bidang kehutanan tidak semata-mata hanya mengejar tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melainkan harus merealisasikan tujuan mengamankan lalu lintas hasil hutan demi kelestarian hutan untuk kepentingan masa akan datang.

The implementation of the 1999 Act No 22 on the local government became a chance for autonomous regions to implement their authorities in forestry affairs. Although, this delegation of authority was still in conflict due to the central government’s interest. In line with this, the local government of the Indragiri Hilir Regency has issued a range of policy in forestry affairs, such as the 2000 Local Regulation No 61 about forest products. It has been implemented since three years ago, however, with undesired completion. Based on the above facts, this research aimed at describing the implementation of the forestry affairs policy through the implementation process of the 2000 Local Regulation No 61 and understanding the inhibiting factors of the undesired implementation. The method employed in this research was the qualitative one, while the data were gathered from observation, interview, and documentation. The variables used to achieve the goal were the organization, human resources, and the environmental condition. The result showed that the two main actions carried out in the implementation process of the 2000 Local Regulation No 61, namely to increase the local income and to make save the forest products flow, increased the local income through a forest flow retribution. Whereas, it might be optimally collected if the protection on the forest products flow is well implemented. The poor outcome was affected by both the poor quality and quantity of the human resource factors and unsupportive social and economical environments. Regarding to the above barriers, the following might be recommended to properly implement the 2000 Local Regulation No 61: to develop UPTD in the Forest Service Office of the Indragiri Hilir Regency; to qualitatively and quantitatively improve the implementing people through educational improvement for the officers and through recruitment; exploiting experience of the officers and to adopt a forest community system for the Local Government to overcome the non-conducive social and economical environments. In other words, as one of the policies on forestry affairs, the implementation should not only increase the local income but also realize the purpose of making save the forest products flow for the sake of preserving the forest for better future

Kata Kunci : Kebijakan Kehutanan,Pemda TkII,Peraturan Daerah