Comparative Analysis Between The Regulation of Boycott Under Title 50 of The US Code § 4842 and Article 10 of Law No. 5 of 1999

THOMAS SAHATRA, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Indonesia dan Amerika Serikat memiliki dasar hukum persaingan usaha yang serupa, yaitu Sherman Act, namun penegakan hukum tiap negara tersebut terkait dengan boikot yang terbukti sangat merugikan ekonomi domestik masing-masing negara sangatlah berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pendekatan mana yang diterapkan antara kedua negara tersebut yang terbukti efektif terhadap menangani boikot.

Penelitian hukum ini menggunakan metodologi penelitian komparatif dan normatif dalam memeriksa hukum persaingan usaha Amerika Serikat. Selain itu, penulis juga menggunakan literatur dan data yang tersedia untuk meningkatkan kerangka kerja regulasi Indonesia, terkhususnya dalam menangani boikot.

Setelah penelitian, penulis telah menemukan bahwa dibandingkan dengan Amerika Serikat: (1) Indonesia kekurangan regulasi dan badan penegak hukum yang diperlukan untuk melakukan penegakan yang cukup terhadap boikot. (2) Kerangka kerja regulasi yang diterapkan di AS layak untuk diterapkan di Indonesia.

Indonesia and the United States of America have similar foundation of competition law, The Sherman Act, however their enforcement in regards to boycott  that is particularly damaging to their respective domestic economy is highly different between one and another. This research has purpose to determine which of the approaches implemented between the two nations that is proven to be effective towards boycott.

This legal research utilizes a comparative and normative methodology in examining U.S. Antitrust Law. In addition to that the author also utilized available literature and data to enhance Indonesia's regulatory framework, particularly in handling boycott.

Following the research, the author has determined that compared to the United States: (1) Indonesia lacks the necessary regulation and regulatory enforcement bodies to conduct sufficient enforcement towards boycott. (2) The regulatory framework that is implemented in the US is viable to be implemented in Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Persaingan, Hukum Antitrust, Boikot