Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta

SYANETHA NADINE ARVIANTI, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, termasuk implementasi dan tantangan yang dihadapi mengimplementasikan penanganan kekerasan seksual. Adapun pengkajian yang dilakukan dengan melihat aspek hukum dan psikologi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Jenis data dalam  penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan dirincikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pertama, terdapat perbedaan mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh Satgas PPKS di beberapa perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mekanisme Satgas PPKS di UNY dan UPNVYK berlandaskan pada Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor, sedangkan Satgas PPKS di UII dilengkapi dengan pendekatan berbasis nilai keislaman serta pemeriksaan tindakan asusila sebagai tambahan dalam proses penanganan kasus. Kedua, tantangan Satgas PPKS di UNY, UPNVYK, dan UII dalam pelaksanaan mekanisme penanganan kekerasan seksual terbagi menjadi faktor internal yang meliputi aspek lingkungan perguruan tinggi dan aspek psikologis anggota Satgas PPKS, serta faktor eksternal yang meliputi aspek hukum, aspek psikologis korban, serta konstruksi sosial budaya lingkungan perguruan tinggi.

This legal research aims to understand and examine the mechanism of handling sexual violence by the Task Force of Prevention and Handling Sexual Violence (Satgas PPKS) in universities in Special Region of Yogyakarta as stipulated in Permendikbud Ristek Number 30 Year 2021 regarding Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment, including its implementation and challenges faced in the process of implementation of handling sexual violence. As for the assessment, its carried out by examining legal and psychological aspects.

The research method used in this legal research is empirical normative research with descriptive research characteristics. The type of data in this research primary data obtained from interviews with respondent and sources, as well as secondary data obtained through literature studies. The obtained data is then analyzed using qualitative methods and elaborated descriptively.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that First, there are differences in the mechanism for handling sexual violence by Satgas PPKS in several universities in the Special Region of Yogyakarta. Satgas PPKS mechanism at UNY and UPNVYK is based on Permendikbud Ristek Number 30 Year 2021 and the Chancellor's Regulation, while Satgas PPKS UII is guided by an Islamic value-based approach and an immoral act examination as an addition to the case handling process. Second, the challenges of Satgas PPKS at UNY, UPNVYK, and UII in implementing the mechanism for handling sexual violence are divided into internal factors which include university environmental aspects, and psychological aspects of Satgas PPKS members, as well as external factors which include legal aspects, psychological aspects of victims, and socio-cultural construction in the university environment.

Kata Kunci : Satgas PPKS, Kekerasan Seksual, Penanganan, Perguruan Tinggi, Yogyakarta