Problematika Penyidikan Kasus Sekstosi Dalam Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Yogyakarta

FAKHRIYAH DARIN SALSABILA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H.,LL.M.,Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana di Indonesia. Mengetahui dan menganalisis problematika penyidikan oleh penyidik di wilayah Yogyakarta pada kasus sekstorsi dalam penerapan undang-undang di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui problematika penyidikan kasus sekstorsi dalam penerapan UU TPKS di wilayah Yogyakarta.

Penulisan hukum ini menggunakan gabungan antara metode penelitian hukum normatif dan penelitan hukum empiris. Data penelitian diperoleh melalui penelusuan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian selanjutnya diolah secara deskriptif dengan pengaturan dan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus sekstorsi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Pertama, pengaturan sekstorsi pada undang-undang di Indonesia masih terdapat kekurangan dan pada UU TPKS yang merupakan UU khusus kekerasan seksual tidak menyebut sekstorsi secara eksplisit. Kedua, terkait problematika penerapan UU TPKS di wilayah Yogyakarta terdapat kendala yaitu ketidaksesuaian pemahaman aparat penegak hukum, alat bukti, belum maksimalnya fasilitas serta anggaran, dan tidak adanya peraturan pelaksana. Kedepannya diperlukan peraturan pelaksana dan penyamaan persepsi antar penegak hukum.

This study aims to analyze the differences in the regulation of sextortion in criminal law in Indonesia. Knowing and analyze the problematics of investigation by investigators in the Yogyakarta area in sextortion cases in the implementation of criminal laws in Indonesia. This study also aims to analyze and find out the problems of investigating cases of sex work in the application of the TPKS Law in the Yogyakarta area.

This legal writing uses a combination of normative legal research methods and empirical legal research. The research data is obtained through the search for primary, secondary, and tertiary legal materials by conducting library research and field research through interviews. The results of the research are then processed descriptively with the regulation and application of the Sexual Violence Law in cases of sextortion.

Based on the results of research and discussion, two conclusions can be drawn. First, the regulation of sex work in Indonesian law is still lacking and the TPKS Law, which is a special law on sexual violence, does not mention sextortion work explicitly. Second, related to the problems of implementing the TPKS Law in the Yogyakarta area, there are obstacles, for example there are a mismatch in the understanding of law enforcement officials, evidence, not maximizing facilities and budgets, and the absence of enforcement regulations. In the future, implementing regulations and equalizing perceptions between law enforcers are needed.

Kata Kunci : Sekstorsi, UU TPKS, Penyidikan, Regulasi, Problematika