Penggabungan organisasi Direktorat Sosial Politik dengan eks Kanwil Departemen Penerangan menjadi Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau :: Aspek transparansi, kompetensi SDM serta efisiensi dan efektivitas

TAMBUNAN, Yatiharamora Br, Prof.Dr. Miftah Thoha

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dengan adanya restrukturisasi Pemerintah Daerah, maka salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Daerah Riau melakukan upaya penggabungan organisasi Direktorat Sosial Politik dengan Eks Kantor Wilayah Departemen Penerangan menjadi Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses penggabungan organisasi Direktorat Sosial Politik dan Eks Kantor Wilayah Departemen Penerangan menjadi Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Riau., dilihat dari aspek sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas, serta transparansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yaitu menginterpretasikan dan menggambarkan dengan pemahaman intelektual tentang keadaan obyek sesuai data dan informasi yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil temuan lapangan disimpulkan, dalam proses penggabungan organisasi tersebut dilihat dari aspek sumber daya manusia dalam hal penempatan personil, belum mengacu prinsip the right man in the right place, dan dalam pengisian jabatan struktural masih didasarkan pada pertimbangan senioritas atau pangkat dan bukan kompetensi personil. Dilihat dari aspek transparansi, proses penggabungan organisasi ini dilakukan secara tertutup atau terbatas pada segelintir elit eksekutif tanpa melibatkan kedua organisasi yang digabung, elemen masyarakat yang ada, dan penggabungan organisasi ini cenderung untuk menampung pegawai yang organisasinya dibubarkan, bukan untuk kapasitas memenuhi tuntutan perubahan jaman dan kebutuhan riil Pemerintah Daerah Riau. Namun demikian, dilihat dari aspek efisiensi dan efektivitas, dengan adanya penggabungan organisasi ini telah menghasilkan suatu organisasi yang hemat struktur kaya fungsi, dan memanfaatkan kembali prasarana dan sarana yang telah dimiliki sebagai akibat penyerahan aset dari Pemerintah Pusat. Dengan adanya otonomi daerah untuk mengurus rumah-tangganya sendiri, maka direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Riau, untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Pertama, mengkaji ulang terhadap kebijakan restrukturisasi sekaligus terhadap fungsi yang diemban organisasi perangkat daerah yang ada; Kedua, mengidentifikasi terhadap beban kerja atau tugas Pemerintah Daerah; Ketiga, mengkorelasikan fungsi-fungsi yang diemban organisasi perangkat daerah yang ada dengan beban kerja atau tugas Pemerintah Daerah, untuk mengindari kekosongan dan kekembaran kerja; Keempat, dalam melakukan restrukturisasi Pemerintah Daerah perlu memperhatikan potensi dan karakteristik daerah atau lingkungan, agar organisasi perangkat daerah yang dibentuk sesuai kebutuhan riil daerahnya.

By the restructurizational organization of the Local Government, the Local Government of Riau one way to conduct the organizational merger between the Social Political Directorate and the ex-Official Area of Public Department become the Institution of Informatin, Communication and the Nation Unity. This research aims to know and evaluate the process of the organizational merger between the Social Political Directorate and the ex-Official Area of Public Department become the Institution of Information, Communication and the Nation Unity conducted by the Local Government of Riau, viewed from the human resources aspects, the efficiency an effectivity, and also the transparanty. Method used in this research is discription-qualitative methode to interprete and describe using intellectual understanding about the object condition based on the datas and information found in the field. Based on the real-fact in the field the reasearch conclude that in the process of the organizational merger can be viewed from the human resources aspect in the personnel replacement, has not refered to the principe of the right man in the right place, and in the fullfilment of the structural position is still based on the seniority consideration or level position and it is not based om the personnel competence. Viewed from the transparanty aspect, the process of organizational merger is conducted closely and limited only to the top executive without the interference of those organization mergered, the society element and this mergering tends to take care of the personnel from the department erased, it is not to fullfil the demant of era change and the real demands of the Riau Locol Government. But if it is viewed from the efficiency and effectivity aspect by this organizational merger produce on organization ohich is economical in its structure but rich of function and it can use the equipment and facility which are owned by those department as the result of assets given to the Central Government. With this local otonomy to take care of its own departmen, it is recommended to the Local Government of Riau Propince to conduct several steps, in those are : first to review toward the restructurization policy of the local personnel; second to identify toward the Local Govermental duties; third to corelate the functions carried by the organization of Local Goverment and of duties, to avoud the lack and similitary of duties; fourth : in conducting the restructurization the Local Government is necessary to aware and based on the potency and the area characteristic or its environment, so the organization of the Local Government formed is suitable to the real needs of its area.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Penggabungan Organisasi,Efisiensi dan Efektivitas