Proses pembahasan RAPBD berbasis kinerja tingkat eksklutif tahun anggaran 2004 pada pemerintah Kota Tegal

MARLIANAWATI, Rita, Dr. Pratikno

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kepmendagri 29 tahun 2002 memberi konsekuensi kepada pemerintah daerah agar menerapkan sistem anggaran dengan pendekatan kinerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tegal telah menggunakan anggaran berbasis kinerja sejak tahun anggaran 2003. Penyusunan RAPBD berbasis kinerja mencakup penyusunan rancangan anggaran unit kerja dan penyusunan RAPBD oleh tim anggaran. Proses pembahasan RAPBD merupakan bagian dari penyusunan RAPBD. Untuk mengetahui proses pembahasan RAPBD berbasis kinerja tingkat eksekutif tahun anggaran 2004 pada pemerintah kota Tegal, dilakukan penelitian dengan tujuan (1) mengetahui interaksi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembahasan RAPBD tingkat eksekutif yang memungkinkan berjalannya prinsip anggaran kinerja; (2) mengetahui kesesuaian substansi perdebatan dengan prinsip RAPBD berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif sedangkan data diperoleh melalui wawancara dan berbagai dokumen. Proses pembahasan RAPBD berbasis kinerja tingkat eksekutif pada pemerintah kota Tegal dilakukan melalui interaksi berupa komunikasi antar pihak di dalam sebuah organisasi yang melibatkan pula gaya, fungsi dan peran kepemimpinan untuk menghasilkan rancangan anggaran berbasis kinerja. Interaksi yang setara dan rasional tercermin di dalam internal satuan kerja antara pimpinan satuan kerja dengan para stafnya. Aliran komunikasi yang digunakan berupa komunikasi vertikal, horizontal dan diagonal. Gaya kepemimpinan partisipatif, fungsi-fungsi kepemimpinan serta peran pimpinan sebagai pembuat keputusan telah dimainkan oleh sebagian besar pimpinan satuan kerja. Sedangkan pada tingkat yang lebih luas yaitu rapat pembahasan RAPBD tingkat eksekutif sebagai cerminan dari komunikasi kelompok, pengaruh budaya paternalistik masih terasa terutama dalam imteraksi antara ketua tim anggaran dengan pimpinan satuan-satuan kerja. Meskipun masingmasing pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara rasional dan setara serta tidak ada satu pihak yang lebih dominan terhadap pihak yang lain namun otoritas pembuat keputusan akhir tetap berada di tangan ketua tim anggaran yang dalam struktur hirarki organisasi pemerintah kota Tegal adalah sekretaris daerah kota Tegal. Seharusnya penganggaran kinerja mengacu pada prinsip dasar anggaran kinerja, yaitu adanya Renstra, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta adanya tolok ukur kinerja. Materi dalam pembahasan anggaran kinerja adalah Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang memuat antara lain : visi dan misi, deskripsi tupoksi, rencana program dan kegiatan serta tolok ukur kinerja, yaitu input, output, outcome, benefit dan impact. Di kota Tegal, substansi perdebatan yang terjadi baik pada saat kegiatan asistensi RASK maupun di dalam rapat pembahasan RAPBD berbasis kinerja tingkat eksekutif sebagian telah mengacu pada prinsip penganggaran kinerja yaitu memperdebatkan kesesuaian rencana kegiatan dengan visi dan misi, tupoksi serta tolok ukur kinerjanya. Sementara itu pemahaman mengenai makna anggaran kinerja tidak terlalu dipermasalahkan sebab sebagian besar pimpinan dan staf satuan kerja di lingkungan pemerintah Kota Tegal baru sebatas mematuhi peraturan dan kebijakan pimpinan puncak, yaitu Walikota. Saran penulis, untuk tahun anggaran berikutnya, setiap pimpinan satuan kerja harus benar-benar menguasai dan bertanggungjawab terhadap materi RASK yang disusun bersama para stafnya sehingga tidak akan terjadi pengulangan usulan program kegiatan dari tahun anggaran sebelumnya. Tim anggaran eksekutif khususnya tim pengarah harus lebih mampu mengarahkan dan mempertajam materi RASK dari berbagai aspek yang terdapat di dalam Pernyataan Anggaran sehingga meminimalkan terjadinya kekeliruan dalam menyusun usulan kegiatan dari masingmasing satuan kerja. Untuk itu pemahaman mengenai anggaran kinerja dan intensitas komunikasi antar pihak harus ditingkatkan pada saat menyusun RASK dan membahas RAPBD di tingkat eksekutif.

Kepmendagri 29 in 2002 is giving consequence to local government to be applying budget system with the performance approach. Therefore, Government of Tegal City have used the budget base on the performance since 2003. Compilation RAPBD is based on the performance include the compilation of device of unit budget work and compilation RAPBD by budget team. Process the solution RAPBD is represent the part of compilation RAPBD. To know the process of solution RAPBD base on the performance of the executive of budget in 2004 at government of Tegal City, conducted by a research with order to (1) knowing interaction from parties in concerned in course of solution RAPBD of the executive as perquisite for nun principle of performance budget; ( 2) knowing according to substansi debate principally RAPBD base on performance at Government of Tegal City. Research Method used qualitative research approach while collected datas with interview and various document. Process the solution RAPBD base on the performance of the executive at government of Tegal City is conducted through interaction in the form of communications usher the parties in a organization entangling also style, function and leadership role to yield the budget device base on the performance. Rational and equivalent interaction is being in internal set of job between head office with all his/her staff. Communications stream used the form of vertical communications, horizontal and diagonal. Partisipative Leadership’s style, leadership’s function and also head role as decision maker have been played by most head office. While at broader level that is close the solution RAPBD of the executive as reflection from group communications, paternalistic cultural influence still be felt especially in relation among chief of budget team with the head office. Though each parties overtaken and its obligation rationally and equivalent and also no one more dominant parties to other parties but final decision maker authority constantly within hand of chief of budget team which is in organizational hierarchy structure of government of Tegal City is secretary of area of Government of Tegal City. Performance budgeting should be refer at principle of performance budget, that is the existence of Renstra, vision and mission, fundamental duty and function (Tupoksi) and also the existence of measuring rod performance. Items under consideration performance budget is Budget Device Set of Job ( RASK) loading for example : vision and mission, tupoksi description, plan the program and activity and also measuring rod performance, that is input, output, outcome, benefit and impact. Substansi debate that happened at the activity of asistensi RASK and also in meeting of solution RAPBD base on the performance of the executive at Government of Tegal City some of have refered to principle of performance budgeting that is dispute according to the vision and mission of project plan, tupoksi and also measuring rod its performance. Meanwhile understanding of concerning meaning of performance budget is not too taken as problem be cause most head and staff office in government of Tegal City limited to playing the game and Mayor policy. Writer suggestion, For the next budget, the head office have to really mastering and responsibility to items RASK compiled with all his/her staff so that will not be happened the proposal repetition program the activity from previous budget year. Team of executive Budget especially director team have to be more able to instruct and sharpen the items RASK from various aspect which is there are in Budget Statement so that minimization happening of confusion in compiling activity proposal from each set of job. For that understanding of concerning budget of performance and communications intensity usher the parties have to be improved of compiling RASK and study RAPBD in the executive.

Kata Kunci : RAPBD,Kinerja Tingkat Eksekutif