Analisis Yuridis Larangan Ekspor Bauksit Indonesia Ditinjau dari Pasal XI dan XX General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

PUTRA BHAGASKARA, Royhan Akbar, S.H., LL.M

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengaturan larangan ekspor bauksit Indonesia berdasarkan ketentuan dalam GATT khususnya Pasal XI:1 serta mengetahui apakah Indonesia memiliki justifikasi dalam penerapan kebijakan larangan ekspor bauksit berdasarkan pengecualian dalam Pasal XI:2 dan XX GATT.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka. Adapun, data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia memberlakukan larangan ekspor bauksit berdasarkan kerangka hukum dan regulasi pertambangan yang berlaku. Adapun, berdasarkan penelitian ini, larangan ekspor tersebut dinilai tidak konsisten dengan Pasal XI:1 GATT mengenai quantitative restrictions karena tindakan tersebut merupakan bentuk yang dilarang yaitu prohibition made effective through quota. Lebih lanjut, GATT mengatur pengecualian-pengecualian yang dapat diterapkan terhadap tindakan yang tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam GATT. Dalam konteks ini, pengecualian-pengecualian tersebut diatur dalam Pasal XI:2 dan Pasal XX GATT. Namun, berdasarkan penelitian ini, larangan ekpor bauksit Indonesia tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pengecualian-pengecualian tersebut karena secara garis besar, larangan tersebut ditujukan untuk menghentikan arus barang keluar dan memperoleh manfaat ekonomi dari hal tersebut serta tidak berkaitan dengan komoditas emas, perak, ataupun hasil produksi buruh tahanan sehingga tidak dapat dikecualikan berdasarkan Pasal XI:2 dan Pasal XX GATT.

This research aims to examine and analyze the conformity of Indonesia's bauxite export ban regulation with the provisions of GATT, specifically Article XI:1. It also seeks to determine whether Indonesia has a justifiable basis for implementing the bauxite export ban policy under the exceptions provided in Articles XI:2 and XX of GATT.

This research employs a normative legal research approach. The data utilized is secondary data sourced from literature. Secondary data includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data is then analyzed using a qualitative analysis method.

The research concludes that Indonesia has implemented a bauxite export ban based on the applicable mining legal framework and regulations. However, the research finds that this export ban is inconsistent with Article XI:1 of GATT regarding quantitative restrictions as the measure constitutes a prohibited form of "prohibition made effective through quota". Furthermore, GATT provides exceptions that can be applied to actions that are not consistent with the provisions of GATT. In this context, these exceptions are regulated in Articles XI:2 and XX of GATT.  Nevertheless, based on this research, Indonesia's bauxite export ban does not fulfill the elements stipulated in these exceptions because the ban is aimed at prohibiting the flow of goods and gaining an economic benefit and not related to the trade of gold, silver, or any prison labor products. Thus it cannot be exempted under Article XI:2 and Article XX of the GATT.

Kata Kunci : Larangan Ekspor Bauksit, General Agreement of Tariffs and Trade, Restriksi Kuantitatif