Pemberdayaan petani pemakai air (P3A) di Kabupaten Lampung Tengah :: Suatu studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan implementasi kebijakan pemberdayaan P3A berdasar Inpres Nomor 3 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Tengah

HERMAWAN, Dr. Samsubar Saleh, MA

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang keirigasian adalah dengan diserahkannya pengelolaan jaringan irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Program Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 sangat relevan dengan arah pemberdayaan masyarakat, mengingat tujuan yang diharapkan melalui kebijakan tersebut adalah pengembangan lembaga yang otonom, mandiri, mantap dan berkembang, berupa peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi melalui pengembangan kelembagaan yang ada dalam masyarakat yakni kelompok P3A. Tesis ini berjudul Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) Di Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan studi Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan P3A Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Tengah, serta mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap upaya pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Lampung Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara dengan Ketua Badan / Kepala Dinas beserta jajarannya yang bertanggung jawab terhadap implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 1999, Ketua P3A Gabungan dilingkungan Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah sebagai pelaksana serta pihakpihak terkait (Stakeholder) di Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pengairan dan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Efektifitas Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 1999 dalam pemberdayaan Petanai Pemakai Air (P3A) variabel independent, sedangkan yang menjadi variabel independent Kualitas aparat pelaksana dan dukungan masyarakat terhadap implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pelaksanaan pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi yang di dasarkan atas instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengelolaan irigasi, baik dalam aspek peran dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi maupun pendanaan untuk membiayai kegiatan pengelolaan irigasi. Kondisi ini telah dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah, yang ditandai dengan telah terbentuknya organisasi perkumpulan petani pemakai air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) serta Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). Dalam rangka memberdayakan masyarakat (petani) pemakai air di Kabupaten Lampung Tengah dalam pengelolaan irigasi, maka keseriusan aparat pemerintah maupun legislatif perlu ditingkatkan, produk hukum yang mengatur tentang program pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan program, serta meningkatkan keterlibatan juru pengairan dalam rangka pembelajaran pendampingan kepada masyarakat (petani) dalam pengelolaan irigasi.

One of government policies in irrigation field is transfer of irrigation channel management to Water User Peasant Association (P3A). Renewing program of irrigation management (PKPI) in Presidential Instruction No. 3/ 1999 was very relevant with community empowerment considering the objectives of the program were establishing an autonomous, self-doing institution; increased community capacity and capability in social economic activities through developing institution of P3A. The thesis titled "Empowerment of Water User Peasant (P3A) in central Lampung regency". The objective of this study was to investigate factors influencing effectiveness of implementation of P3A empowerment policy based on presidential Instruction No 3/1999 in Central Lampung regency and factors influencing on efforts empowering P3A. Data used in this study was primary and secondary data. Primary data was processed from result of observation and interview with Heads of agencies and offices and their staff responsible for implementation of Presidential Instruction No 3/1999, Joint head of P3A in watering office of Central Lampung regency and other stakeholders. Secondary data was obtained from watering office and local planning agency of Central Lampung regency. Dependent variable was effectiveness of implementation of the presidential Instruction in empowering P3A. Independent variables were quality of executor apparatus and community support on the implementation of the Presidential Instruction. The study used descriptive qualitative analysis method. Result of the study indicated that implementation of the policy have caused change of irrigation management, in aspects of role and responsibility of irrigation management institution and fund to finance activities of irrigation management. The condition has occurred in central Lampung regency, by establishing organization of Water User Peasant Association (P3A), Joint of Water User Peasant Association (GP3A) and Federation of Water User Peasant Association (IP3A). In order to empower water user peasant in Central Lampung regency in irrigation management, seriousness of governmental apparatus and legislation need to be improved, legal regulation that regulate renewing program of irrigation management policy should be adjusted to program needs, and involvement of watering worker in accompanying peasant in managing irrigation should be increased.

Kata Kunci : Kebijakan Pemberdayaan P3A,Efektivitas Implementasi