The Making of Climate Governance in Indonesia: Narrative Contestation and Neoliberal Governmentality
Nadhira Sekar Putri, Dr. Luqman Nul Hakim, M.A
2024 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional
Terdapat tren peningkatan nilai-nilai neoliberal dalam tata kelola iklim global, yang ditandai dengan penerapan Pasal 6.4 Perjanjian Iklim Paris yang menekankan penggunaan pasar. Kajian mengenai tata kelola iklim sering kali dibahas melalui kacamata kajian rezim dan ekonomi politik, yang tidak memiliki pendekatan dalam menjelaskan mengapa nilai-nilai neoliberal berlaku secara global atau nasional, dan mengapa perwujudannya mungkin berbeda. Dengan menggunakan konsep diskursus dan ‘governmentality’ Foucault, tesis ini mengungkap bahwa pembentukan tata kelola iklim nasional di Indonesia bukan sekadar penjabaran kerangka iklim global seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Iklim Paris, namun merupakan produk sampingan dari pergulatan diskursif lokal dan dinamika kekuasaan antara kelompok aktor yang berbeda. Tesis ini menyoroti bagaimana nilai-nilai neoliberal mendominasi narasi alternatif di Indonesia melalui komersialisasi dan teknokrasi, sehingga
menghasilkan tata kelola iklim neoliberal serta implikasi ekologis.
There has been an increasing trend of neoliberal values in global climate governance, signified by the implementation of Article 6.4 in the Paris Climate Agreement, emphasising the use of markets. Studies on climate governance are often discussed through the lens of regime study and political economy, which lack critical approaches in explaining why neoliberal values prevail globally or nationally, and why manifestations may differ. By utilising Foucault’s concept of discourse and governmentality, this thesis uncovers that the making of Indonesia’s national climate governance is not simply the translation of global climate frameworks such as the Kyoto Protocol and Paris Climate Agreement, but is instead byproduct of local discursive struggles and power dynamics between different groups of actors. This thesis highlights how neoliberal values have prevailed in Indonesia over alternative narratives through the commercialisation and technocracy in nature, resulting in a neoliberal climate governance along with the ecological implications of a neoliberal climate governance.
Kata Kunci : Climate Change, Neoliberal Climate Governance, Discourse Analysis, Governmentality