Kemitraan berbasis Good Governance :: Studi kasus pembangunan Pasar Kosambi Bandung

SETIAWAN, Dadang, Dr. Samsubar Saleh, MA

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kemitraan ketiga pilar tersebut dalam pembangunan Pasar Kosambi dan bagaimana hambatanhambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan dalam pembangunan Pasar Kosambi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya (fact finding). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan, diskusi berfokus group, dan teknik dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam melaksanakan pembangunan Pasar Kosambi, Pemerintah Kota Bandung memilih model kebijakan pembangunan yang dibiayai oleh swasta murni. Kemitraan ini kemudian diwujudkan dalam Surat Perjanjian Nomor 511.2/3120-Bag.Huk pada tanggal 8 Oktober 1994. Kemitraan tersebut berazaskan pada prinsip saling menguntungkan dengan model kerjasama bagi usaha. Pada kemitraan ini dapat diketahui bahwa pola hubungan dalam kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pola hubungan tersebut meliputi; pertama, pola hubungan pemerintah dengan swasta; kedua, pola hubungan pemerintah dengan masyarakat; dan ketiga, pola hubungan swasta dengan masyarakat. Pelaksanaan kemitraan pembangunan Pasar Kosambi ini mengalami banyak permasalahan yang menyebabkan pembangunannya meleset dari waktu yang telah disepakati (dari 750 hari menjadi ± 8 tahun) hal ini tentunya berdampak pada efisiensi dan efektivitas pembangunan menjadi sangat rendah. Hambatan dalam pelaksanaan ini disebabkan oleh adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam menjalin kemitraan dan terlebih lagi pelaksanaannya kurang memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Hasil penelitian tersebut, disarankan bahwa Pemerintah Kota Bandung agar menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memilih mitra yang benar-benar mempunyai kemampuan sumberdaya dan profesional; Kemitraan hendaknya tidak dibangun dengan berlandaskan pada prinsip saling menguntungkan saja tetapi hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip good governance menjadi alat ukur dalam kinerja dan implementasi program maupun kegiatan pembangunan. Perlu dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan dan penataan bangunan; pasar sehingga kelangsungan usaha pedagang dapat berkesinambungan yang diimbangi dengan kegiatan pengenalan produk unggulan atau daya tarik pasar kepada masyarakat luas; Perlu dipertimbangkan adanya pengalihan manajemen pasar kepada Koperasi Pasar atau swasta yang professional sehingga pemerintah kota cukup menjadi fasilitator dalam bidang perpasaran di Kota Bandung.

This study is to see how the partnership implementation of three pillars above develops “Pasar Kosambi”, and how problems facing implementation of partnership to develop the Pasar Kosambi. The approaches used were descriptive-qualitative ones, to describe condition of subjects/objects of research based on real facts or facts finding. The data were collected by interviews, observation, group-focused discussion, and documentation. From the results of research, it is found that, in implementing the development of Pasar Kosambi, the government of Bandung chose model of development policy financed by pure privates. Considering that the cost of development from the government did not enable the representative renovation of market building, the government of Bandung city cooperates with the privates financed purely by the privates, whereas, the government of Bandung city incorporates its capital, land and building of Pasar Kosambi. Chosen form of partnership is relationship for business with mutual advantages. The implementation of Pasar Kosambi development partnership faces many problems making the development deviate from specified time (from 750 days to + 8 years), it certainly has impact on efficiency and effectiveness of development to be very low. Problems of implementation are caused by presence of deviations on signed agreement in making partnership and especially the implementation is less paying attention at principles of good governance, so that the basic goals of partnership implementation and development are not reached. From the results of research, it is suggested that the government of Bandung city should use principle of carefulness in choosing a partnership really having sufficient resource power, if necessary, to involve independent parties of society and taking fit and proper test for prospective partners; the partnership should not only be constructed basing on mutual advantages, but also consider principles of governance to be a measurement tools in performance and implementation of program and activities of development. It is necessary to perform optimizing of use and regulation of market development, so that survival of traders can be continued by balancing activity of excellent product introduction or market attractiveness to wide society, it is necessary to consider presence of market management transformation into market cooperation or professional privates so that the urban government is just a facilitator in aspects of markets in Bandung city.

Kata Kunci : Pembangunan Pasar,Kemitraan Good Governance