Penerapan New Public Management pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia Melalui Studi Literatur

Alifa Nida Maharani, Milda Longgeita Br. Pinem, S.Sos., M.A., Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU SOSIATRI

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai solusi inovatif yang diprakarsai oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengatasi berbagai persoalan di lingkungannya dan mendongkrak taraf hidup masyarakat. Lembaga ini didirikan dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan sumber daya desa lainnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan publik. Target pertumbuhan BUMDes di Indonesia terlampaui sebesar enam kali lipat, namun BUMDes belum berkontribusi terhadap pendapatan desa bahkan diperparah ketika terjadi pandemi, puluhan ribu BUMDes berujung mangkrak. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh bidang usaha BUMDes tidak sesuai dengan kondisi internal dan eksternalnya, belum memiliki tata kelola yang baik, pengelola BUMDes bukan orang yang kompeten, sehingga mudah sekali terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagian besar modal BUMDes berasal dari APBDes maka BUMDes juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya kepada masyarakat desa. Teori yang dapat digunakan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas BUMDes adalah New Public Management (NPM). Teori ini mengadopsi model manajemen sektor swasta yang berorientasi pada kinerja sebagai upaya untuk mereformasi sektor publik agar lebih lugas dan efisien. Penelitian ini disusun berdasarkan studi literatur, memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan NPM di BUMDes. Hasil dari studi literatur diketahui bahwa penerapan NPM pada BUMDes diyakini mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan meminimalkan dampak hambatan, sehingga BUMDes dapat berkontribusi dalam pembangunan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Village-Owned Enterprises (BUMDes) exists as an innovative solution initiated by the village government and village communities to overcome various problems in their environment and improve the community's standard of living. This institution was established by utilizing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) and other village resources to carry out economic activities and/or public services.The BUMDes growth target in Indonesia has been exceeded six times, but have not yet contributed to village income. When the pandemic occurred tens thousands BUMDes ended up stalling, was caused by the business sector not in accordance with internal and external conditions, not having good governance, managers not being competent people, so it was easy for abuse of authority, corruption, collusion and nepotism to occur. Most of BUMDes capital comes from the APBDes, so BUMDes also have an obligation to be accountable for their business activities to the village community. The theory that can be used to create transparency and accountability for BUMDes is New Public Management (NPM). This theory adopts a performance-oriented private sector management model as an effort to reform the public sector to make it more straightforward and efficient. This research was prepared based on a literature study, utilizing secondary data obtained from various library sources. Data analysis was carried out using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The problem formulation in this research is how to apply NPM theory in BUMDes. The results of the literature study show that the application of NPM theory to BUMDes is believed to be able to solve the problems faced and minimize the impact of obstacles, so that BUMDes can contribute to village development and realize community welfare.

Kata Kunci : New Public Management, BUMDes, Tata Kelola