Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan (PUPP) Kabupaten Sleman

NASUTION, Mhd Yusuf, Dr. Warsito Utomo

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Sejalan dengan Otonomi Daerah dimana tuntutan masyarakat yang meningkat dalam pelayanan baik pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif dan Responsibel. Selain itu Otonomi Daerah juga membawa pengaruh terhadap peran DPRD dalam penyusunan anggaran dan kebijakan-kebijakan didaerah. Disamping itu Otonomi daerah tidak saja memberikan wewenang (devolution) kepada pemerintah Kabupaten/Kota tetapi juga memberikan wewenang dalam menerima uang dan membelanjakan uang, oleh karena itu dalam penggunaannya harus transparan, akuntabel dan rensponsibel. Dengan keluarnya Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 diharapkan penggunaan uang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mencerminkan kehendak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, dan faktor-faktor pendukung serta penghambat. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan (PUPP) Kabupaten Sleman dengan responden yaitu LSM, DPRD, Dinas PUPP, Bagian Administrasi Pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Bappeda Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa dalam proses penyusunan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) semua aspirasi masyarakat merupakan masukan (input) namun setelah proses penyusunan Strategi dan prioritas aspirasi (usulan masyarakat) hanya kurang dari 50 % yang terserap dalam APBD, hal ini dikarenakan banyak usulan masyarakat yang tidak sesuai dengan rencana strategis Dinas PUPP, kriteria usulan kegiatan yang ditetapkan, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewenangan Kabupaten atas usulan kegiatan, namun demikian usulan kegiatan tetap diberikan solusi.penyusunan Rancangan Anggaran Satuan Kerja belum menggunakan Standar Analisa Biaya (SAB), masih terdapat kesalahan dalam mekanisme penyampaian aspirasi terutama dalam penyusunan Strategi Prioritas dan rancangan anggaran (RASK). Disarankan perlu ada perubahan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 terutarna dalam proses penyampaian aspirasi dan keterlibatan DPRD dalam setiap tahap proses penyusunan serta penetapan standar yang digunakan hal ini untuk mencegah terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga uang yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat

In compliance with Local Autonomy where society’s demands has been getting more and more increased in service of government, development and social in order that the government became more transparent, accountable, participative, and responsive as a implementer of development mandated by citizenry. In additional, the Local Autonomy also brought effect toward legislative institution in which the role of DPRD was very significant in compiling budget and any policies in the regional level. Local Autonomy did not only give authority (devolution) to the Regency / City Government but also gave authority in receiving cash and expensed it. Thus the use of it should have been transparent, accountable and responsible.As the 2002 Kepmendagri No. 29 has been issued, it is hoped that money utilizing by Regency/City Government can reflect society’s wishes. This research aims to know how the process of Budget Compiling Based on Works, and its supportive and obstructive factors. This research is done in the Communication and Mining Public Works Official Regency of Sleman, with the respondents are LSM, DPRD, PUPP Official, Development Adninistration Section, Regional Wealth and Financial Corporation and Bappeda. The result is that in the process of Arah dan Kebijakan Umum (AKU), all society’s aspiration is the input but after the process of Strategic compiling and aspiration priority (society’s opinion) less than 50% absorped in APBD, this is caused by society’s opinion which are not suitable with PUPP Official strategic plan and thecriteria of activity opinion, and also the less of society’s knowledge about regency authority, nevertheless activity opinion still given solution of Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) which doesnot use Standar Analisa Biaya (SAB), and there is still mistakes in the mechanism of aspiration delivering, especially in the compiling of Priority Strategy and RASK. It is suggested that there is a chenge in Kepmendagri No. 29 / 2002, especially in the process aspiration delivering and DPRD involvement in every level of compiling process and standard decision used to prevent Corruption, Collusion and Nepotism (KKN), so that the money used really reflects society’s wish.

Kata Kunci : Anggaran Dinas PUPP,Proses Penyusunan