Analisis pembentukan Lembaga Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Yapen Waropen

KIRIWENNO, Jan Alex, Dr. Warsito Utomo

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana persiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen,dalam pembentukan Lembaga Perangkat Daerah, dengan melihat bergai faktor yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan serta kriteria pembentukan sebagaimaan termuat dalam PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu penelitian ini sekaligus mengadakan menilaian dan evaluasi atas pelaksanaan PP 84 Tahun 2000 di Kabupaten Yapen Waropen. Pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam implementasinya tidak selalu menimbulkan output dan outcame yang positif. Fenomena tersebut terjadi karena dalam penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP 84 Tahun 2000 tidak berlandaskan kebutuhan daerah, Sejak di keluarkan PP 84 Tahun 2000, jumlah perangkat Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebanyak 17 Dinas, 10 LTD, 2 Sekretariat, 8 Kecamatan dan 5 Kelurahan dengan jumlah Eselon jabatan sebanyak 712.Jumlah tersebut dinilai terlalu banyak dan sangat berpengruh terhadap keuangan daerah. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 8 Tahun 2003 maka secara jelas telah memberikan pembatasan jumlah Perangkat Daerah yang dalam pembentukanya harus tetap memperhatikan faktor-faktor pertimbangan dan Kriteria pembentukan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen berupaya untuk menata kembali perangkat daerah sehingga diperoleh perangkat daerah yang akan mampu menjawab kebutuhan daerah,meningkatkan efisiensi pelayanan publik,dengan system menajemen pemerintahan yang efektif, sehingga diharapkan tercipta kepemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang kemudian analisa dilakukan secara deskriptif, dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa dilakukan secara deskriptif yaitu suatu pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, penelti mengembangkan konsep, dan menghimpun fakta. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kelembagaan perangkat daerah yang ada di kabupaten Yapen waropen jumlahnya cukup banyak dan belum berjalan ecara efektif baik itu ditinjau dari segi tugas dan fungsi maupun secara Struktur Organisasi sehingga yang nampak adalah kelembagaan yang cukup besar tetapi fungsi yang dijalankan sangat kecil bahkan cenderung tumpang tindih. Dengan demikian dalam rangka penerapan PP Nomor 8 tahun 2003 maka penelitian ini memberikan Saran dan merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen agar dalam membentuk perangkat daerahnya perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, kebutuhan daerah, kriteria pembentukan dan faktor –faktor lain yang menjadi pertimbangan pembentukan Perangkat Daerah sehingga diharapkan nantinya akan diperoleh postur perangkat daerah yang lebih proposional, efisien dan efektif yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional dan obyektif mengikuti strategi dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

This studi aims to know how the district regency government of Yapen Waropen prepared for establishment of district apparatus institution, by viewing many factors that have a basic consideration and criteria for the establishment as involved in PP 8/2003 about Criterions of District Apparatus Organization. Indeed, this study also valued and evaluated for the performance of PP 84/2000 in Yapen Waropen Regency. The performance of PP 84/2000 about Criterion of District Apparatus Organization, it was not always exist positive output and outcome in the implementation. Actuality was occurred because in customs of district apparatus organization according to PP 84/2000, it was not based on district requirements. Since there was brought out PP 84/2000, the amounts of apparature in Yapen Waropen district regency were 17 dines, 10 LTD, 2 secretaries, 8 districts and 5 districts of village-head, and the amounts of function echelons were 712. These amounts were valued too much and more influenced for the district financial. By PP 8/2003, there was clearly give limitation for the amounts of district apparatus that must still attend consideration and criteria factors in the establishment. Yapen Waropen district government offered to review the district apparatus, so that it would be obtained the district apparatus who able to answer district requirements, to improve efficiency of public services, by effective government management system, so that it would be expected to create a good governance. This studi used qualitative research method by descriptive analysis which located in Yapen Waropen district government. Data collection technique was done by interview, observation and documentation. Data analysis was performed by descriptive, that is, and accurate measurement towards certain social actuality. Researcher developed the concept an integrated the facts. According to the results so that is would be obtained a conclusions that the amounts of district apparatus institutional in Yapen Waropen were much enough. There was seen either by their works and function or by the organization structure, it has effective performed yet. It appeared that their institutional was large enough but their functional performed was so small, even lends to overlay. In order to application PP 8/2003, this study give a suggestion and recommended to Yapen Waropen district government to perform widely examination in forming the district apparatus and still attends to the rules, district requirements, establishment criteria and other factors that have consideration for forming the district apparatus. It was expected to be obtained more proportional, efficient and effective district apparatus arranged by rational and objective organization principles that followed strategy in arrangement of vision and mission organization had been defined.

Kata Kunci : Pemda TkiII,Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah,PP No8 Tahun 2003