Resistance from Public Apartments’ Residents to Changes in Jakarta Regional Retribution Relief Policy

NADYA ABIGAIL, Dr. Ambar Widaningrum, MA.

2024 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Selama krisis COVID-19, banyak kebijakan baru yang diimplementasi oleh pemerintah untuk mengurangi dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat. Setelah pandemi berakhir, pemerintah dihadapkan pada pertanyaan apakah kebijakan-kebijakan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan. Setiap keputusan pemerintah untuk mengubah kebijakan tersebut akan menarik reaksi positif atau negatif dari masyarakat sebagai kelompok sasaran. Reaksi negatif, yang sering disebut sebagai resistensi publik, dapat menghambat proses perubahan kebijakan. Di Jakarta, penghentian Peraturan Gubernur (Pergub) No. 87 Tahun 2021 melalui implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 36 Tahun 2020 setelah pandemi memicu resistensi yang signifikan, terutama di kalangan penghuni rumah susun sewa atau Rusunawa. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perubahan kebijakan, dengan berfokus pada munculnya resistensi warga sebagai tantangan utama yang menghambat dan mempengaruhi proses tersebut. Analisis menunjukkan bahwa periode implementasi yang singkat dan komunikasi yang tidak memadai di antara aktor-aktor yang terlibat sebagai faktor utama resistensi publik terhadap terminasi kebijakan ini. Penelitian ini menekankan pentingnya usaha pembuat kebijakan untuk tidak hanya berfokus pada output atau hasil perubahan, tetapi juga pada proses yang terjadi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Analisis studi kasus ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan tentang bagaimana menghindari praktik serupa di masa depan ketika melakukan inisiatif perubahan kebijakan.

During the COVID-19 crisis, many governments imposed new policies targeted at mitigating and minimizing the social and economic impacts on the people. After the pandemic ends, the government is left with the question whether these policies will be continued or terminated. Any government decision to alter such policies inevitably draws reactions from the public, the target groups, which can be either positive or negative. Negative reactions, often referred to as public resistance, can obstruct the process of policy change. In Jakarta, the termination of Governor Regulation No. 87 of 2021 through the issuance of the Governor Regulation No. 36 year 2023 after the pandemic led to significant resistance, particularly among residents of public apartments or Rusunawa. This study, employing a qualitative approach, seeks to analyze the process of policy change, with a focus on the emergence of residents' resistance as a key challenge that impedes and influences the process. The analysis reveals that the short implementation period and inadequate communication among involved actors are the primary reasons for public resistance to the policy. This study emphasizes the importance of policymakers focusing not only on the change's output or outcome, but also on the process that occurs to achieve the intended result. The analysis of the presented case study can provide policymakers with insights on how to avoid similar practices in the future when conducting any policy change initiative. 

Kata Kunci : perubahan kebijakan, terminasi, implementasi, resistensi kebijakan, kebijakan perumahan