Governing Regional Transformation: The Aerotropolis Framework at Yogyakarta International Airport in Kulon Progo

SHERLLY ROSSA, Dr. RB Abdul Gaffar Karim, S.I.P., M.A.; Joash Elisha Stephen Tapiheru, S.I.P., M.A., Ph.D.; Bayu Dardias Kurniadi, S.I.P., M.A., M.Pub.Pol., Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Artikel ini membahas hambatan dan prospek pengembangan berbasis bandara di Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia. Seiring dengan dimulainya operasi Bandara Internasional Yogyakarta Baru (YIA), pemerintah setempat mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan pertanian ke dalam ekonomi yang diharapkan meningkat sambil menjaga lingkungan. Teori produksi ruang Lefebvre menyoroti dimensi politik aerotropolis sebagai rezim spasial. Konektivitas global yang potensial dari transportasi multimoda bandara menghadapi perlawanan dari masyarakat. Artikel ini membahas bagaimana pemerintah setempat menangani konversi lahan, pendanaan infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat. Artikel ini berpendapat bahwa meskipun model Agro-Aerotropolis memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang, model ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengadaan lahan, pergeseran mata pencaharian, dan kesetaraan sosial. Konversi lahan, komponen utama pengembangan aerotropolis, telah berubah dari pertanian menjadi mata pencaharian industri sehingga mempengaruhi struktur sosial ekonomi di kawasan sekitar. Pengembangan aerotropolis juga telah mengubah pola perumahan di daerah tersebut, namun proyek ini terhambat oleh desentralisasi kekuasaan yang sedang berlangsung di dalam pemerintah. Penyelidikan tentang penangkapan nilai tanah dan penataan ulang lahan sebagai sumber pendanaan alternatif untuk proyek aerotropolis mengungkapkan bahwa memasukkan pertanian dalam pengembangan aerotropolis Kulon Progo menghadirkan hambatan. Hal ini bertentangan dengan konsep Lefebvre tentang produksi ruang sosial yang demokratis dan partisipatif, dan sering ditandai dengan prioritas kepentingan ekonomi atas tuntutan masyarakat.

This article discusses the obstacles and prospects for airport-led development in Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia. As the New Yogyakarta International Airport (YIA) commenced operations, the local government developed a plan to integrate agriculture into the expectedly increasing economy while preserving the environment. Lefebvre’s production of space theory highlights the political dimension of the aerotropolis as a spatial regime. The potential global connectivity from airport multimodal transportation takes resistance from the communities. It examines how the local government handles land conversion, infrastructure finance, and community engagement. This article contends that while the Agro-Aerotropolis model has the potential to promote long-term growth, it also raises concerns about land acquisition, livelihood shifts, and social equality. Land conversion, a key component of aerotropolis development, has changed from agricultural to industrial livelihoods, affecting the region's socioeconomic fabric. The aerotropolis development has also changed housing patterns in the area, however, the project is hampered by ongoing power decentralization within the government. An investigation of land value capture and land readjustment as alternative funding sources for aerotropolis projects reveals that incorporating agriculture within Kulon Progo's aerotropolis development presents obstacles. It contradicts Lefebvre's concept of democratic and participatory social space production and is frequently marked by the prioritization of economic interests over community demands. 

Kata Kunci : Aerotropolis, Land Use, Spatial Planning, Sustainable Development, Yogyakarta International Airport