Analisis Penerapan Polluters Pay Principle dalam Formulasi Pajak Karbon di Indonesia Berdasarkan Fungsi Budgetair dan Regulasi Perpajakan: Studi Komparasi Hukum Afrika Selatan

MICHAEL SEBASTIAN CHANG, Dr. Irine Handika Ikasari, S.H., LL.M.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini dilakukan untuk mengkaji dan mengetahui berkaitan pengaturan pajak karbon di Indonesia telah sesuai dengan prinsip Polluters Pays Principle yang optimal, utamanya dikaji melalui fungsi budgetair dan fungsi regulasi dalam teori perpajakan. Melalui penelitian ini, peneliti turut menyajikan analisis pengaturan pajak karbon di Afrika Selatan sebagai pembanding dengan pengaturan pajak karbon di Indonesia. Melalui perbandingan tersebut kemudian harapannya dapat menjadi referensi dalam menganalisis dan mengkaji pengaturan pajak karbon di Indonesia agar lebih optimal.

Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif disertai dengan wawancara yang ditujukan untuk mengonfirmasi pemahaman peniliti terhadap pengaturan pajak karbon di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder melalui proses studi literatur atas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, berita, maupun risalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian disajikan melalui metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pajak karbon di Indonesia masihlah belum dapat mengakomodir fungsi budgetair, yaitu dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis iklim, utamanya dalam aspek teoritis pajak karbon yang didasarkan pada pigouvian tax dan dalam pengimplementasian Polluters Pay Principle. Selain terhadap fungsi budgetair dalam pengaturan pajak karbon, pengaturan mengenai upaya pengintegrasian pajak karbon dengan instrumen carbon pricing lainnya masihlah belum diatur dengan jelas baik dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan sebagai dasar pemberlakuan pajak karbdon di Indoensia dengan Perpres NEK sebagai dasar pengaturan carbon pricing di Indonesia.

 

This legal writing is conducted to examine and determine whether the carbon tax regulation in Indonesia is in accordance with the optimal Polluters Pays Principle, mainly through the budgetary function and regulatory function in taxation theory. Through this study, the researcher also presents an analysis of carbon tax arrangements in South Africa as a comparison with carbon tax arrangements in Indonesia. Through this comparison, it is hoped that it can become a reference in analyzing and reviewing carbon tax arrangements in Indonesia to make it more optimal.

This legal writing is a normative legal research accompanied by interviews aimed at confirming the researcher's understanding of carbon tax arrangements in Indonesia. In this study, researchers used secondary data through a literature study process of laws and regulations, books, journals, articles, news, and minutes of the formation of laws and regulations which were then presented through a descriptive method with a qualitative analysis approach.

The result of this research is that carbon tax regulation in Indonesia is still unable to accommodate the budgetary function, namely in the effort to prevent and handle climate crisis, especially in the theoretical aspect of carbon tax based on the Pigouvian tax and in the implementation of Polluters Pay Principle. In addition to the budgetary function in carbon tax regulation, the regulation regarding the effort to integrate the carbon tax into the carbon tax system is not yet able to accommodate the budgetary functio

Kata Kunci : Pajak Karbon, Polluters Pay Principle, Carbon Pricing