AKTA PERNYATAAN PENEGASAN TERKAIT PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN OLEH NOTARIS DI KABUPATEN BANYUMAS

Indra Gunawan Muhamad, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pendiri perseroan perorangan di Kabupaten Banyumas membuat akta pernyataan penegasan kepada Notaris, serta untuk memahami kewenangan Notaris dalam membuat akta pernyataan penegasan terkait pendirian perseroan perorangan di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian normatif empiris ditinjau dari sifatnya merupakan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data utama dari data primer yaitu penelitian lapangan langsung dengan responden dengan didukung data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Terdapat dua kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, urgensi pendiri perseroan perorangan di Kabupaten Banyumas membuat akta pernyataan penegasan kepada Notaris adalah untuk memenuhi persyaratan kepada bank dalam melakukan pembukaan rekening dan/atau KUR atas nama perseroan perorangan, kemudian ketidaktauan pendiri perseroan perorangan mengenai peraturan perundang-undangan terkait persyaratan dan proses pendirian perseroan perorangan sebagaimana yang diatur pada UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan pelaksana lainnya. Kedua, Kewenangan Notaris dalam membuat akta penegasan terkait pendirian perseroan perorangan di Kabupaten Banyumas didasari Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 1 angka 1, Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perubahan UUJN. Akta pernyataan penegasan digunakan penghadap sebagai tindakan untuk menegaskan kembali perbuatan hukum yang dilakukan penghadap yang dituangkan dalam akta Notaris. Perbuatan hukum yang dilakukan penghadap dalam hal ini adalah penghadap selaku pendiri perseroan perorangan yang telah mendirikan perseroan perorangan melalui pendaftaran sistem elektronik AHU berdasarkan pernyataan pendiri dan telah memperoleh status badan hukum sebagai perseroan perorangan oleh Kemenkumham, Kemudian penghadap ingin menegaskan kembali terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan penghadap melalui akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan yang dibuat di hadapan oleh Notaris.

This research aims to determine the urgency for founders of individual companies in Banyumas Regency to make a deed of confirmation statement to the Notary, as well as to understand the authority of the Notary in making a deed of confirmation statement regarding the establishment of an individual company in Banyumas Regency.

This research is categorized as a type of empirical normative research in terms of its descriptive nature. This research uses main data from primary data, namely direct field research with respondents supported by secondary data from primary and secondary legal materials which are then processed and analyzed using qualitative methods.

There are two conclusions from this research. First, The urgency for the founder of an individual company in Banyumas Regency to make a deed of confirmation statement to the Notary is to fulfill the requirements of the bank in opening an account and/or KUR in the name of an individual company, then the founder of the individual company is unaware of the statutory regulations related to the requirements and process for establishing an individual company as stated in which is regulated in Law no. 6 of 2023 and other implementing regulations. Second, the Notary's authority to make a confirmation deed regarding the establishment of an individual company in Banyumas Regency is based on Article 165 HIR and Article 285 Rbg, Article 1868 of the Civil Code, Article 1 number 1, Article 15 paragraph (1) and (2) UUJN. The deed of affirmation is used by the presenter as an action to reaffirm the legal actions carried out by the presenter as outlined in the Notarial deed. The legal action carried out by the applicant in this case is the applicant as the founder of an individual company who has established an individual company through the AHU electronic system registration based on the founder's statement and has obtained legal entity status as an individual company by the Ministry of Law and Human Rights. Then the applicant wants to reaffirm the legal action that has been carried out the applicant through a deed of statement confirming the establishment of an individual company made by a Notary.

Keywords : Deed of Confirmation, Establishment of Individual Company, Notary

Kata Kunci : Akta Pernyataan Penegasan, Pendirian Perseroan Perorangan, Notaris