Analisis Collaborative Governance dalam Tata Kelola CSR di Kota Yogyakarta melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
SANDRA ASIA HERBANGUN, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, S.IP., M.Si.
2024 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)
Perdebatan mengenai prinsip kesukarelaan versus kewajiban dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) menimbulkan pertanyaan sejauh mana seharusnya peran pemerintah dalam tata kelola CSR. Absennya regulasi menyebabkan adanya kekaburan konsep mengenai CSR, ketidakjelasan kontekstualisasi, ketidaktepatan sasaran program, dan terdapat celah untuk menghindari tanggung jawab. Padahal, keterlibatan pemerintah dalam tata kelola CSR dapat mendorong peningkatan standar pelaksanaan CSR, mempengaruhi regulasi diri yang dilakukan perusahaan, dan menyelaraskan dengan program pemerintah. Sebagai upaya untuk mewujudkan koordinasi dan sinergisitas implementasi CSR dengan pembangunan di Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP). Forum TSLP Yogyakarta merupakan forum kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam tata kelola CSR di Kota Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk melihat lebih dalam kolaborasi yang terjadi dalam tata kelola CSR di Yogyakarta melalui Forum TSLP. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance Emerson & Nabatchi (2015) untuk menganalisis dinamika kolaborasi antarpartisipan dan aksi kolaborasi dalam Forum TSLP Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga melihat lebih dalam peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam tata kelola CSR di Yogyakarta melalui keterlibatannya dalam Forum TSLP.
<!-- notionvc: 0372000b-f447-4396-9a28-0136aebf566d -->
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjadi dalam Forum TSLP Yogyakarta selaras dengan konsep collaborative governance. Inisiatif ini dapat menjadi win-win solution bagi perdebatan kesukarelaan versus kewajiban dalam melakukan CSR. Melalui Forum TSLP Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta terlibat dalam tata kelola CSR di Yogyakarta melalui empat peran; memberi mandat, memfasilitasi, bermitra, dan memberi dukungan. Namun, perusahaan tetap memiliki hak untuk meregulasi diri dan menentukan program CSR-nya. Melalui keterlibatan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menstimulasi sinergisitas pelaksanaan CSR dengan program pemerintah kota.
The debate over voluntary versus mandatory principles in Corporate Social Responsibility (CSR) implementation raises the question of the extent of the government’s role in CSR governance. The absence of regulations results in a blurry concept of CSR itself, unclear contextualization, inaccuracies in program targets, and gaps that allow avoidance of responsibilities. Conversely, government involvement in CSR governance can enhance CSR standards, influence self-regulation, and align CSR programs with government initiatives. To foster coordination and synergy between CSR implementation and the government’s development programs in Yogyakarta city, the local government of the Special Region of Yogyakarta established the CSR forum named Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Forum TSLP). This collaborative forum brings together various stakeholders involved in CSR governance in Yogyakarta city. This research uses a qualitative method with a case study approach to closely examine the collaboration in CSR governance under Forum TSLP. Collaborative governance theory by Emerson & Nabatchi (2015) is applied to analyze the dynamics of collaboration and the actions within Forum TSLP Yogyakarta. Additionally, this research analyzes the Yogyakarta City Government’s role in CSR governance through its involvement in Forum TSLP. The results of this research show that the collaboration occurring in Forum TSLP Yogyakarta aligns with collaborative governance theory. This initiative offers a win-win solution for the debate over voluntary versus mandatory CSR implementation. Through Forum TSLP Yogyakarta, the Yogyakarta City Government participates in CSR governance through four roles: mandating, facilitating, partnering, and supporting. However, companies retain the right to self-regulate and determine their CSR programs. Through this involvement, the Yogyakarta City Government can stimulate synergy in CSR implementation with local initiatives.
<!-- notionvc: 1a1aba95-9acc-4724-aafd-dc6470036cd8 -->Kata Kunci : Collaborative Governance, Corporate Social Responsibility, Forum CSR, Kolaborasi, Peran Pemerintah