Konfigurasi politik, pembangunan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan :: Suatu kajian diakronis

HARYATI, Eny, Promotor Prof.Dr. Moeljarto Tjokrowinoto, MPA

2003 | Disertasi | S3 Ilmu Sosial

Evaluasi Bank Dunia terhadap pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia belum nerhasil menyelesaikan persoalan kemiskinan kendati jumlah penduduk miskin sudah bisa ditekan hingga 27,2 juta jiwa pad tahun 1990 (dari 54,2 juta jiwa pada tahun 1976) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7 % per tahun; karena ternyata pemerataan hasl-hasil pembangunan belum bisa diwujudkan dab bahwa “kemiskinan” dan “ketimpangan” masih merupakan persoalan besar yang dihadapi ditengah kemajuan dalam banyak sektor kehidupan (World Bank, 1990). Pernyataan besar yang kemudian lahir dan melatari dilakukannya penelitian ini adalah: “Mengapa kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sekian lama belum berhasil menyelesaikan masalah kemiskinan?”. Berdasarkan hasil penelitian Mahfud MD yang menyebutkan bahwa “konfigurasi politik mempengaruhi karakter produk hokum” (Mahfud, 1998) penelitian ini berangkat dan menduga bahwa ketidak berhasilan kebiakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia disebabkan karena kebijakan dimaksud tidak memiliki karakter yang kondusif, dan itu dipengaruhi konfigurasi politik yang berlaku di sepanjang proses penanggulangan kemiskinan itu berlangsung. Berdasar hal tersebut dan mengingat “Pembangunan Masyarakat Desa” (PMD) merupakan kebijakan “monumental” dalam sejarah penanggulangan kemiskinan di Indonesia, maka penelitian ini memiih PMD sebagai focus kajian dan mengangkat pertanyaan penelitian : Bagaimana pengarh konfigurasi politik terhadap karakter kebijakan PMD, dan bagaimana pengaruh karakter kebijakan PMD terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Indonesia?, “, guna mengetahui : (1) dinamika konfigurasi politik di Indonesia, (2) dinamika karakter kebijakan PMD di Indonesia, (3) pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter kebijakan PMD, (4) tingkat efektivitas kebijakan PMD dalam menanggulangi kemiskinan. Untuk itu hipotesis yang diajukan adalah: “Konfigurasi politik mempengaruhi karakter kebijakan PMD, dan karakter kebijakan PMD mempengaruhi efektivitas penanggulangan kemiskinan. “Pada saat konfigurasi politik cenderung demokratis maka kebijakan PMD cenderung berkarakter responsive, dan itu berpengaruh positif terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan. Sebaliknya pada saat konfigurasi politik cenderung otoriter maka kebijakan PMD cenderung berkarakter ortodoks, dan itu berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan. “Konfigurasi politik” (sebagai variable bebas) dibedakan ke dalam konfigurasi politik “demokratis” dan “otoriter”, dengan indicator : (1) peranan partai politik dan lembaga perwakilan rakyat, (2) kebebasan pers, (3) peranan pemerintah. “Karakter kebijakan PMD” (sebagai variable antara) dibedakan menjadi karakter “responsive” dan “ortodoks”, dengan indicator : (1) dasar dan orientasi kebijakan, (2) pilihan program, (3) penataan kelembagaan. Sedangkan “penanggulangan kemiskinan” (sebagai variable tergantung) dibedakan menjadi “efektif” dan “tidak efektif”, dengan indikatornya : (1) penurunan jumlah penduduk miskin, (2) pemerataan, (3) ketahanan penduduk. Melalui penelitian kualitatif (Strauss & Corbin, 1997:11-14) dengan metode deskriptif eksploratif berpendekatan diaktronik (Nasir, 1988 :3; Baker, 1994: 275-279) penelitian ini berusaha menggali data primer hasil observasi lapangan dan wawancara dengan sejumlah nara sumber yang terutama terdiri atas para mantan pejabat PMD di masing-masing kurun waktu yang pernah terlibat langsung dalam perumusan dan implementasi kebijakan, serta data sekunder hasil penelusuran panjang terhadap dokumen PMD di berbagai instansi terutama Direktorat Jenderal PMD Departemen Dalam Negeri, Arsip Nasional, juga dokumen kerja koleksi pribadi para narasumber. Melalui analissi kualitatif (Miles, 1984: 22) dapat diketahui : pertama, pada periode Demokrasi Liberal (1945-1959) berlaku konfigurasi politik demokratis dan lahir kebijakan PMD berkarakter responsive, akan tetapi penanggulangan kemiskinan ditandai oleh tidak terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin, sedangkan pemerataan dan ketahanan penduduk tidak terukur. Sampai disini hipotesis bahwa konfigurasi politik demokratis melahirkan kebijakan responsive terbukti, tetapi kebijakan responsive tidak terbukti menghasilkan efektifitas penanggulangan kemiskinan. Variabel penting yang dapat menjelaskan hal ini adalah “waktu” dan “kinerja pembangunan makro”., karena pada saat Demokrasi Liberal berakhir kebijakan PMD baru berjalan selama 3 tahun dan dibarengi oleh buruknya kinerja pemangunan makro. Kedua, pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) berlaku konfigurasi politik otoriter dan lahir kebijakan PMD berkarakter ortodoks, diikuti penanggulangan kemiskinan yang tidak efektif, ditandai meningkatnya jumlah penduduk miskin, makin manifesnya problema kesenjangan dan tidak terciptanya ketahanan penduduk yang sudah terbebas dari kemiskianan. Ketiga, pada masa Orde Baru (1966-1997) berlaku konfigurasi politik otoriter, lebih tepat disebut sebagai “otoriter terselubung” karena konfigurasi politik otoriter tersebut didukung oleh konstitusi demokratis. Pada masa ini lahir kebijakan PMD berkarakter “ganda” (responsive dan ortodoks), yang dicirikan : (1) pada awal Orde Baru kebijakan cenderung responsive dan perlahan-lahan bergerak kea rah ortodoks, (2) kebijakan berorientasi ganda, antara kepada kepentingan masyarakat miskin dengan kepentingan pemerintah sebagai penguasa, (3) program yang dipilih berkarakter responsive pada tataran formulasi tetapi berkarakter ortodoks pada tatanan implementasi. Hasil pengujian hipotesis : (1) Konfigurasi Politik mempengaruhi karakter kebijakan PMD, dalam arti konfigurasi politik demokratis melahirkan kabijakan PMD berkarakter responsive dan konfigurasi politik otoriter melahirkan kebijakan PMD berkarakter ortodoks; (2) kebijakan PMD berkarakter orodoks melahirkan ketidakefektifan penanggulangan kemiskinan tetapi kebijakan PMD berkarakter responsive belum tentu melahirkan penanggulangan kemiskinan yang efektif; (3) kebijakan PMD berkarakter responsive yang diimplenetasikan dalam kurun waktu relative singkat dan dibarengi oleh buruknya kinerja pembangunan dalam skala makro tidak dapat mencapai efektivitas penanggulangan kemiskinan; (4) kebijakan PMD berkarakter ortodoks yang diimplementasikan dalam kurun waktu relative lama, yang dibarengi oleh kinerja pembangunan dalam skala makro yang baik juga tidak dapt mencapai efektivitas penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ini maka jawaban atas pertanyaan besar : “Mengapa kebijakan PMD belum dapat menyelesaikan prmasalahan kemiskinan ?” adalah karena di sepanjang tiga periode pemerintahan (periode Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru) kebijakan PMD tidak pernah mencapai efektivitas. Kalau toh pada mas Orde Baru dicapai hasil, itu hanya pada berkurangnya jumlah penduduk miskin, tetapi tidak pada terciptanya pemerataan dan ketahana penduduk untuk tidak jatuh miskin. Temuan sekaligus rekomendasi penelitian ini meliputi : (1) konfigurasi politik otoriter melahirkan kebijakan PMD berkarakter ortodoks, karenanya berpengaruh negative terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan; oleh karena itu harus dihindari penerapan konfigurasi politik otoriter jika penanggulangan kemiskinan diharapkan mencapai efektivitas; (2) konfigurasi politik demokratis melahirkan kebijakan PMD berkarakter responsive, tetapi karakter PMD yang responsive saj tidak cukup menghantarkan pada efektivitas penanggulangan kemiskinan; upaya penanggulangan kemiskinan berpeluang mencapai tingkat efektivitas yang tinggi apabila setidaknya bersiri di atas 4 pilar berikut : (i) konfigurasi politik demokratis, (ii) karakter kebijakan PMD yang responsive, (iii) kinerja pembangunan dalam skala makro yang baik, (iv) dilaksanakan di rentang waktu yan grelatif lama dan secara terus-menerus; (3) menghidupkan kembali semangat community development sekelas dengan kebijakan PMD dengan jalan melahirkan kebijakan penanggulangan kemiskinan (apapun namanya) merupakan alternative yang perlu dipertimbangkan; (4) akhirnya upaya untuk menguji validitas asumsi-asumsi yang merupakan temuan penelitian ini perlu dilakukan, untuk itu perlu kiranya suatu penelitian lanjutan yang mempertimbangkan variable “jangka waktu implementasi kebijakan” dan “kinerja pembangunan dalam skala makro” terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Available in Fulltext

Kata Kunci : Sosiologi, Pembangunan Masyarakat Desa, Kemiskinan dan Konfigurasi Politik