Perlindungan Hukum Debitur Pinjaman Online Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

Meyla Chusna, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian pinjaman online yang memuat klausula yang dilarang oleh Undang-Undang ditinjau dari pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan bagaimanakah pelindungan hukum debitur pinjaman online ketika terjadi permasalahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan interpretasi data bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa implikasi yuridis terhadap klausula baku dalam perjanjian pinjaman online yang memuat klausa yang dilarang oleh Undang-Undang ditinjau dari pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan yakni perjanjian tersebut tetap sah namun klausula tersebut batal demi hukum, Penulis berpendapat bahwa ketika dalam perjanjian baku yang mencantumkan klausul yang dilarang oleh Undang-undang maka menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentunya tidak melindungi konsumen pada sektor jasa keuangan khususnya debitur pinjaman online. Bahwa pelindungan debitur pinjaman online belum terlindungi secara internal dan pelindungan secara eksternal pun belum terlindungi secara maksimal. Pemerintah memang sudah berupaya mengeluarkan regulasi, Namun, menurut penulis saat ini sanksi-sanksi yang ada untuk menindak pelanggaran di dalam pinjaman online masih berupa sanksi administratif yaitu surat teguran, berupa denda, dan pencabutan izin atau penutupan usaha, belum ada sanksi berupa sanksi pidana yang bisa memberikan jaminan keadilan serta kesejahteraan bagi debitur pinjaman online apabila ada penyelenggara pinjaman online yang menyalahi aturan.

This research aims to find out and analyze the juridical implications of standard clauses in online loan agreements which contain clauses that are prohibited by law in terms of consumer protection in the financial services sector and how legal protection is for online loan debtors when problems arise according to the applicable laws and regulations. in Indonesia.

The method used in this research is descriptive, the type of research uses library research and field research. Analyzed using a qualitative analysis method carried out with descriptive data interpretation.

The results of this research show that the juridical implications of standard clauses in online loan agreements which contain clauses that are prohibited by law are viewed from the perspective of consumer protection in the financial services sector, namely that the agreement remains valid but the clause is null and void, the author is of the opinion that when in a standard agreement that including clauses that are prohibited by law will create legal uncertainty. This certainly does not protect consumers in the financial services sector, especially online loan debtors. That the protection of online loan debtors has not been protected internally and external protection has not been protected optimally. The government has indeed tried to issue regulations, however, according to the author, currently the existing sanctions to take action against violations in online lending are still in the form of administrative sanctions, namely letters of warning, in the form of fines, and revocation of permits or business closures, there are no sanctions in the form of criminal sanctions yet. can provide guarantees of justice and welfare for online loan debtors if there are online loan providers who violate the rules.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum Debitur, Perlindungan Konsumen Pinjaman Online, Sektor Keuangan